Balikpapan - Pasca ditetapkannya wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Kota Balikpapan dipastikan akan menjadi daerah penyangga ibu kota baru. Agar kondisi infrastruktur tidak tertinggal dengan IKN,  Kota Balikpapan mengajukan sejumlah proyek strategis yang mendukung keberadaan IKN. Nilainya mencapai Rp50 Triliun. 

Beberapa infrastruktur tersebut, diantaranya pembangunan kampus ITK (Institut Teknologi Kalimantan), kemudian Poltekba (Politeknik Balikpapan). Termasuk juga perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sepinggan. “Kira-kira yang kita ajukan itu hampir Rp 50 Triliun lah, beberapa proyek strategis nasional seperti ITK,  kemudian Poltekba, Bandara Sepinggan, pembangunan jalur dari Tol Balikpapan – Samarinda ke Bandara Sepinggan,” ungkap Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat pertemuan Menteri Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Balikpapan Selasa (1/10).

“Kayak ITK , sebagian kampusnya sudah ada, kan lahannya sudah ada 140 hektar tinggal 160 hektar (belum dibebaskan). Karena kalau proyek strategis nasional itu pembebasan lahan bisa ditunjang oleh APBN,” ujarn wali kota. “Pemindahan jalan di depan bandara, karena terlalu sempit. Karena ini bebannya berat karena jalan-jalan kita kecil. Karena bebannya akan berat lalu lintas akan padat, jalan-jalan kita kan kecil. Kemudian sistem transportasi,” lanjut wali kota.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, dari pengajuan Rp 50 Triliun tersebut, tidak termasuk pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semua akan dibiayai oleh pihak swasta. “Yang jembatan tol itu swasta, kemudian coastal road swasta. Tapi kan yang lain kita perlu dukungan pemerintah. Kalau bisa sebelum Pusat Pemerintahan dibangun, sudah lebih dulu infrastruktrur di Balikpapan dibangun,” jelas wali kota.

Wali kota menjelaskan jika proyek-proyek tersebut tidak jadi proyek strategis nasional, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Balikpapan dinaikkan. Tapi juga, Pemerintah Pusat juga membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pusat pemerintahan. “Atau kalau tidak jadi proyek strategis nasional, tapi bisa dikombinasikan dalam DBH, jadi DBH nya dinaikkan dan kita dapat proyek–proyek khusus dari Pemerintah Pusat,” imbuhnya. Selain itu pihaknya meminta agar lahan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dimaksimalkan untuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK).

“Saya juga usul ke gubernur (Kaltim) lahan yang masih nganggur 170 hektar (milik Pemerintah Provinsi) itu dimaksimalkan yang di kawasan Industri Kariangau jadi kawasan Industri Kariangau bisa kita kembangkan lebih baik.” Tukas wali kota Balikpapan. (Diskominfo / editor:mt)