BALIKPAPAN - Puskesmas Mekarsari dibawah pembinaan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mendapatkan predikat Akreditasi paripurna. Capaian membanggakan ini merupakan pertama kali di Balikpapan bahkan di Provinsi Kalimantan Timur.
"Alhamdulillah Mekarsari mendapat hasil paripurna itu pencapaian tertinggi dari penilaian akreditasi dan menjadi satu satunya puskesmas paripurna se Kaltim" ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty disela-sela kegiatan penilaian tim akreditasi di Puskesmas Prapatan pada Kamis (03/10/2019) pagi.
Sejumlah puskesmas di Balikpapan ajukan re-akreditas kepada Kementrian Kesehatan. Re-akreditasi dilakukan untuk mempertahankan akreditasi puskesmas yang sudah ada dan berharap naik status setelah tiga tahun memperoleh akreditasi.
Re-akreditasi selanjutnya adalah Puskesmas Sepinggan yang hasil penilaiannya meningkat dari status Dasar ke status madya dan Puskesmas Klandasan Ilir yang mendapatkan status utama.
Adapun pada September 2019 Puskesmas Gunung Bahagia dan Puskesmas Manggar juga lakukan re-akreditasi. Namun pihaknya masih menunggu hasil penilaian.
Pada Oktober 2019, dua puskesmas yang masuk penilaian re-akreditasi adalah Puskesmas Prapatan dan Puskesmas Baru Ulu. Penilaian dilakukan oleh tim dan berlangsung selama tiga hari. Selama proses penilaian, tim akreditasi akan mengambil alih manajemen agar mengetahui lebih detail kinerja puskesmas yang bersangkutan.
“Hari ini Puskesmas Prapatan dan Puskesmas Baru Ulu akan berproses sampe hari Sabtu. Nanti penilaiannya yang terdiri dari penilaian dokumen, administrasi puskesmas, penilaian upaya kesehatan. Nanti dites akan naik kemana. Kalau masih belum berarti nggak nambah. Kalau memang bagus bisa langsung naik dua,” jelas Dio sapaan akrab Andi Sri Juliarty.
Dio juga menyatakan Untuk mendukung program peningkatan pelayanan masyarakat yang berkualitas dan prima, pihaknya telah menerapkan sistem digital dalam setiap pelayanan yang diterapkan di puskesmas.
"Penerapan sistem itu meliputi penggunaan sistem antrian digital hingga penyusunan laporan serta database pelayanan yang sudah menggunakan sistem digital," katanya.
Salah satu penilaian akreditasi kata Dio juga berdasarkan penilaian dokumen administrasi puskesmas oleh tim akreditasi.
"Makanya kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, agar seluruh puskesmas dapat terakreditasi," tambahnya.
Sementara itu Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan hasil akreditasi untuk kepentingan masyarakat. Ia berujar, Puskesmas sebagai pusat pelayan kesehatan yang terakreditasi akan terjamin mutu pelayanannya. Fasilitas kesehatan berakreditasi juga menyesuaikan dengan program BPJS Kesehatan.
Untuk meningkatkan status akreditasi, kata Wali Kota, penyelenggara kesehatan harus memperbaiki pelayanan manajemen resiko. Tim juga akan menilai kerjasama puskesmas untuk pelayanan di luar gedung seperti kegiatan posyandu, sosialisasi di sekolah dan LPM serta tokoh masyarakat.
“Paradigma kesehatan sudah berubah. Sekarang itu masyarakat tuntut pelayanan luar biasa. Akreditasi ini juga untuk kepentingan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan nda mau kerjasama kalau pelayanan kesehatan tidak terakreditasi, Jadi puskesmas yang tidak terakreditasi tidak lagi melayani pasien BPJS,” kata wali kota Rizal.
Dalam kesempatan tersebut wali kota juga menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) baru. Ia berujar Balikpapan perlu menyiapkan fasilitas kesehatan yang baik dan melengkapi pelayanannya. Hal ini mengingat Balikpapan adalah pintu gerbang Kaltim dan menjadi lumbung IKN. Ia berharap Puskesmas Prapatan dan Puskesmas Baru Ulu mampu meningkatkan pelayanannya, agar naik status akreditasi.
“Tiga hari kita ikuti akreditasi mudahan sukses. Ujian pelayanan bisa seperti ini yang menentukan penilaian meskipun ada tamu pelayanan tetap baik, tidak boleh dikorbankan pasien,” kata wali kota. (Diskominfo/ editor:mgm)