Jepang Jajaki Investasi Jaringan Gas ke Balikpapan

BALIKPAPAN - Balikpapan kembali dipercaya oleh investor bahkan asing dalam pengembangan jaringan gas kota.

Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui Helios Holding co.ltd  untuk memulai survei dan memetakan potensi investasi jaringan gas rumah tangga di Balikpapan. Namun untuk memastikan hal itu, pihak perusahaan Jepang akan melakukan survei pemetaan kelayakan investasi.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyambut positif kepercayaan Jepang kepada Balikpapan untuk investasi dalam jaringan gas kota.

Menurutnya langkah perusahaan tersebut menjadi yang pertama kalinya masuk ke Indonesia melalui Balikpapan.

Hal itu diharapkan bisa menjadi alternatif lain pemasangan jargas di luar program pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Program pemerintah masih kecil melalui kementerian ESDM. Jepang ingin membantu supaya pemasangan lebih cepat lagi maka ditunjuk Helios Holding. Pertama kali melirik ke Balikpapan, mereka akan bekerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN),” ungkapnya, Rabu (23/10/2019).

Wali Kota melanjutkan tindak lanjut Helios berupa survei lapangan untuk memetakan kebutuhan gas rumah tangga dan industri di Balikpapan akan dilakukan November mendatang.

Menurutnya Pemerintah Kota Balikpapan terbuka atas rencana investasi tersebut,  dengan syarat dari sisi harga masih terjangkau jika dibandingkan dengan penggunaan gas elpiji ataupun jargas yang telah dipasang oleh pertamina yang bekerja sama dengan perusahaan daerah. 

“Kalau jargas yang sudah ada satu rumah tangga bayar Rp.20.000 per bulan. Sepanjang itu bisa sama. atau kurang masyarakat nggak keberatan. Kalau lebih murah bagus. Tapi harus dihitung dulu dengan pakai elpiji. Pembandingnya untuk  harga gas ini,”katanya.

Saat ini realisasi jargas Kota Balikpapan baru mencapai 9.000-10.000 sambungan rumah tangga (SR), padahal jumlah rumah tangga di Balikpapan mencapai lebih dari 100.000 SR. Dengan demikian masih banyak potensi yang bisa digali. Namun hal itu tentunya menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki perusahaan Jepang tersebut. (Diskominfo/ editor:mgm)