Kamis, 07 November 2019 - 07:37:13

Wali Kota Sampaikan Nota Penjelasan RAPBD 2020

BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan  Rizal Effendi menyampaikan nota penjelasan RAPBD 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (5/11/2019).

Untuk Belanja Daerah 2020 direncanakan Rp2,26 Triliun atau terjadi penurunan 10 persen jika dibandingkan pada Belanja daerah setelah perubahan di 2019 Rp2,527 Triliun

“Hal ini mengalami penurunan  sebesar Rp266 Miliar lebih atau 10 persen. Penurunan disebabkan menurunnya belanja langsung yang belum dicantumkan dari DAK, DAU Tambahan, dana bantuan keuangan dari provinsi,” jelas Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (5/11).

Untuk belanja Langsung direncanakan Rp.1,44 Triliun, dan Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp982 Miliar.

Dalam nota penjelasan Wali Kota terungkap proyeksi  pendapatan daerah mengalami penurunan 10,56 persen atau Rp.266,96 Miliar atau sekitar Rp2,26 Triliun lebih. Jika dibandingkan pada APBD 2019 setelah perubahan, pendapatan daerah Balikpapan mencapai Rp2,52 Triliun lebih.

“Hal ini disebabkan adanya pendapatan daerah yang belum dimasukan ke struktur APBD seperti sumber penerimaan dana alokasi baik DAK fisik, maupun non fisik kecuali tunjangan sertifikasi guru dan bantuan keuangan provinsi serta penerimaan daerah lain seperti DAU tambahan, dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini dan bantuan operasional sekolah nasional,’ jelas Rizal dalam rapat paripurna.

Sedangkan PAD 2020 diproyeksikan Rp.715 Miliar, bila dibandingkan PAD 2019 berjumlah Rp.688 Miliar atau meningkat Rp26,57 Miliar. Pajak daerah diusulkan Rp515 Miliar (tahun 2019 Rp501 Miliar). Untuk retribusi daerah 2020 direncanakan Rp.65,18 Miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  yang Dipisahkan pada 2020 direncanakan Rp26,62 Miliar, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp107 Miliar.

Wali Kota juga menyebutkan dana perimbangan di 2020 direncanakan Rp1,221 Triliun, sedangkan pada 2019 setelah perubahan Rp1,247 Triliun.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle didampingi Wakil Ketua Subari, anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan FKPD, serta undangan.(Diskominfo/ editor:mgm)