BALIKPAPAN-Pemerintah kota Balikpapan memastikan anggaran pelaksanaan Pilkada di kota Balikpapan di KPU tercukupi sebesar 53,9 miliar rupiah. Namun, terkait pengajuan tambahan anggaran untuk pembelian Alat Pelidung Diri (APD) untuk Pilkada sebesar 13,5 miliar rupiah akan diajukan ke pemerintah pusat .
“Kami telah melakukan penghitungan untuk anggaran Pilkada di Balikpapan diakui cukup, namun adanya pandemi Covid -19 ini, maka terjadi penambahan anggaran untuk pembelian APD pada Pilkada nanti, “ ujar Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Syaiful Bahri usai melakukan pertemuan dengan KPU Balikpapan, Bawaslu dan Pengamanan pada Pilkada, Kamis (11/6/2020).
Syaiful mengungkapkan, pihaknya telah memutuskan penambahan anggaran untuk pembelian APD untuk pelaksanan Pilkada 9 Desember 2020 yang sesuai protokol kesehatan bagi petugas di TPS dan pemilih, telah disampaikan ke menteri dalam negeri, agar di anggarkan melalui APBN.
“Pemerintah kota Balikpapan tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana pembelian APD melalui APBD. Karena, anggaran sudah dialihkan untuk penanganan Covid -19. Adapun penambahan anggaran Pilkada selama pademi Covid -19 tidak hanya diajukan KPU / namun Bawaslu dan keamanan, “ ujar Syaiful.
Syaiful mengaku, pihaknya kini masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri, apakah disetujui atau tidak.
Sementara itu, Ketua KPU Baikpapan – Noor Thoha mengungkapkan, dengan diundurnya Pilkada serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020 ini, maka pelaksanaan Pilkada harus sesuai standar protokol kesehatan.
“Berdasarkan hitungan KPU , terjadi penambahan pembelian APD pada pelaksanaan Pilkada nanti sebesar 16 miliar rupiah dan sudah tertutupi 2,5 miliar rupiah sehingga kekurangan 13,5 miliar rupiah, “ujarnya.
Thoha mengaku, setiap penambahan biaya pelaksanaan Pilkada adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Thoha mengungkapkan, di setujui tidaknya anggaran penambahan pembelian APD,Pilkada dipastikan akan tetap jalan.
“Pembelian angggaran perlengkapan dasar APD yang akan di usahakan seperti masker, handsanitizer atau pencuci tangan yang disediakan untuk petugas TPS dan pemilih. Nantinya pembelian dasar APD ini menggunakan dana dari rasionalisasi anggaran KPU yang ada, “ujarnya.
Thoha menambahkan,apabila protokol kesehatan mengharuskan petugas di TPS melakukan pemeriksaan rapid test dan disediakan thermo gun saat Pilkada, maka hal ini harus di anggarkan dan menjadi tanggungjawab KPU Balikpapan. Penyediaan perlengkapan APD di TPS ini / agar pemilih merasa aman saat datang ke TPS. (Diskomino/ editor:mgm)