BALIKPAPAN - Dinas Perdagangan terus berupaya meningkatkan daya saing pasar rakyat agar tidak kalah rapi dan bersih dari pasar modern. Untuk mewujudkan hal itu, Dinas Perdagangan berencana melakukan revitalisasi di seluruh pasar rakyat secara bertahap.
Kepala Dinas Perdagangan Arzaedi Rachman menyebutkan, pasar rakyat di Kota Minyak tak hanya perlu rehabilitasi. Namun sudah membutuhkan revitalisasi atau membangun pasar. Pihaknya berencana membangun pasar berstatus standar nasional Indonesia (SNI).
Terdapat 44 kriteria syarat yang harus dilengkapi untuk mendapat kategori pasar SNI. Seperti terdapat jalan khusus penyandang disabilitas, ruangan ibu menyusui, pos kesehatan, dan sebagainya. Sejauh ini, tak semua daerah telah memiliki pasar SNI. Contoh untuk Kalimantan saja, pasar SNI hanya baru ada di Pontianak.
“Jadi kita juga akan bangun pasar SNI. Revitalisasi ini sekaligus untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat,” ucapnya Kamis (25/3/21). Termasuk mengubah citra pasar rakyat. Selama ini masyarakat saat memasuki pasar modern cenderung berpakaian rapi. Berbeda jika masuk ke pasar rakyat.
Ini karena ada perbedaan image. Pasar Klandasan akan menjadi pasar pertama yang mendapat sentuhan perbaikan tersebut. Dia sudah berkonsultasi dengan sekretaris daerah.
“Saran dari sekda perbaikan sudah sulit dan secara konstruksi tidak memungkinkan. Itu harus dibangun ulang, makanya perlu revitalisasi,” tuturnya.
Arzaedi menjelaskan, program revitalisasi pasar dimulai dari pengajuan detail engineering design (DED). Rencananya Dinas Perdagangan akan mengajukan DED revitalisasi tahun ini. Selain DED revitalisasi, pihaknya juga perlu menyiapkan DED untuk tempat penampungan sementara.
Dia membeberkan, separuh dari kapasitas yang ada akan menjadi area tempat penampungan. Kemudian sebagian area lagi mendapat revitalisasi. Nantinya pedagang bisa bergantian mengisi tempat penampungan.
“Sepanjang lokasi memungkinkan kita bisa bangun penampungan untuk seluruh pedagang,” sebutnya.
Setelah DED rampung tahun ini, Arzaedi menargetkan pembangunan dapat terlaksana paling lambat 2023. Targetnya setiap tahun akan ada satu pasar yang mendapat revitalisasi. “Kebutuhan biaya sekitar Rp 12 – 20 miliar di setiap pasar. Tergantung luasan lokasi pasar dan jumlah pedagang,” ungkapnya.
Jika bangunan baru telah rampung, Dinas Perdagangan mulai melakukan penataan zonasi dan peraturan secara ketat. Menurutnya memperketat aturan dengan kondisi yang sekarang sudah sulit.
“Banyak yang terlanjur, rata-rata kios menjorok keluar memenuhi gang dan berat kita perbaiki sekarang,” pungkasnya. (diskominfo/ cha/editor:mgm)