BALIKPAPAN - Refocusing anggaran masih dapat terjadi di 2021 ini. Pasalnya pandemi Covid-19 tak kunjung usai. Sebagian APBD masih berpotensi direfocusing untuk penanganan covid. Meski hingga kini, belum ada keputusan berapa kebutuhan menangani pandemi.

Kabid Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan Zulkifli mengungkapkan, pihaknya tetap akan mengusulkan refocusing anggaran. Mengingat sekarang pandemi masih terus berlangsung dan belum diketahui sampai kapan berakhir.

“Jadi tetap kita akan usulkan, minimal ada dana cadangan. Kalau tidak terpakai akan kembali ke kas daerah,” ujarnya. Misalnya anggaran keperluan konsumsi untuk warga yang isolasi

mandiri. Namun sejauh ini belum ada digunakan karena ada bantuan dari warga lainnya.

Sehingga dananya tidak perlu direalisasikan dan bisa kembali ke kas daerah. Namun sebagai antisipasi, pihaknya memerlukan dana cadangan tersebut. “Tetap harus ada karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kedepan,” sebutnya. Dia pun berharap pandemi secepatnya berakhir.

Berdasarkan pantauan selama PPKM mikro, posko di lingkungan satgas RT belum ada yang mengalami kesulitan berarti. Contoh tidak ada laporan dari masyarakat soal warga isolasi sampai tak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan. “Warga sudah gotong royong memenuhi kebutuhan yang isolasi mandiri,” imbuhnya.

Zulkifli menyebutkan, sejauh ini hanya ada dua yang dibutuhkan oleh posko RT. Pertama kebutuhan bahan pokok untuk warga isolasi mandiri. Kedua operasional satgas RT terkait sosialisasi PPKM mikro. Contoh memasang spanduk, baliho, dan media informasi lainnya.

“Kalau sementara ini semua bergerak sifatnya mandiri di RT,” tuturnya. Dia mengakui ada saran dari camat meminta satgas kota memberikan atribut kepada petugas di RT. Seperti rompi atau alat pengenal lainnya agar masyarakat mengetahui mana petugas yang berada di lingkungan mereka.

Padahal jumlah RT saja mencapai 1.684 RT di Balikpapan. Sehingga nominal anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar hanya untuk rompi. Maka perlu dipikirkan berbagai opsi mencari atribut tersebut. “Misalnya mengganti atribut dari rompi menjadi ban lengan,” ucapnya.

Menurutnya petugas perlu atribut karena akan door to door mencari warga yang terpapar. Sementara ide-ide penggantinya seperti itu. “Tapi belum ada kesepakatan nominal yang kita ajukan (refocusing). Karena tim anggaran juga belum putuskan dan masih pembahasan,” pungkasnya. (diskominfo/ cha/editor:mgm)