BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Senin (29/3/21) di Hotel Novotel. Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh berharap pelaksanaan musrenbang dapat bersifat partisipatif dan akomodatif. Pembangunan Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah kota dan dunia usaha.
"Ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kondisi ekonomi dan budaya. Juga perbaikan keseluruhan. Terutama 1 tahun terakhir sejak Maret 2020 hingga saat ini. Dimana seluruh wilayah termasuk Balikpapan tidak dapat terhindar dari penyebaran Covid-19," ungkapnya.
Tentu saja secara drastis adanya pandemi ini mengakibatkan penurunan perekonomian dan memberi Efek domino terhadap rencana pembangunan 2021 dan 2022.
"Dalam penyusunan RKPD ke depan harus lebih optimis dalam mencapai pendapatan, namun lebih selektif dalam penyusunan keperluan belanja," kata Abdulloh.
Kemudian Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga menyampaikan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2016-2021. Wali Kota juga menampilkan data capaian, yakni di 2017 mencapai 20,78 persen, 2018 mencapai 40,78 persen, 2019 mencapai 71,84 persen, dan 2020 mencapai 83,11 persen.
"Untuk di 2021 belum kelihatan angkanya. Tapi pasti tidak sampai 100 persen karena kondis Covid-19. Memang banyak hal tidak selesai karena kondisi ini mengharuskan beberapa hal direfocusing," ungkap wali kota. Saat ini untuk capaian 2021 masih dilakukan evaluasi.
Selanjutnya dalam penyusunan RKPD 2022 ini merupakan tahun transisi bagi kepemimpinan Wali Kota Rizal Effendi kepada Wali Kota terpilih Rahmad Mas'ud.
Dalam hal ini diakuinya setiap Musrembang, total usulan masyarakat dengan usulan yang terakomodir kerap tak sebanding. Total keinginan masyarakat yang cukup besar, di 2020 2.368 usulan, yang terakomodir 843 usulan.
Kemudian di 2021 ada 3.098 usulan, yang terakomodir 1.915 usulan. Dan di 2022 ada 2.658 usulan terakomodir 932 usulan. "Memang RKPD gabungan dari tiga unsur. Masyarakat, anggota DPRD dari hasil reses dan sebagainya, juga dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kemampuan kita mudah-mudahan bisa pulih," ungkapnya.
Ia berharap APBD bisa kembali 2,7 triliun dan belanja modal bisa meningkat. "Dengan begitu usulan masyarakat bisa terakomodir," katanya.
Pada 2020 lalu diketahui pemerintah kota melakukan refocusing pasca terjadi Pandemi Covid-19. Refocusing ini dilakukan untuk tiga sektor yakni kesehatan, penanganan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. "Anggarannya Rp136,9 miliar dan terealisasi Rp120,42 miliar," sebutnya.
Pasca Refocusing ini ada beberapa kegiatan yang tertunda. Meliputi pembangunan gedung SD dan SMP, pembebasan lahan waduk Teritip dan Embung Aji Raden, pengendalian banjir, pembangunan dan peningkatan jalan, serta penataan kota.
"Ada beberapa kegiatan prioritas tertunda karena refocusing. Salah satu yang paling penting Embung Aji Raden. Karena ini demi meningkatkan kapasitas air baku kita," ungkapnya. (diskominfo/ cha/editor:mgm)