BALIKPAPAN - Pendataan keluarga tahun 2021 sebagai program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Senin (5/4/21) siang menyasar rumah Wakil Wali Kota Rahmad Mas'ud di Jalan Wiluyo Puspoyudo.

Seperti diketahui kegiatan pendataan ini berlangsung mulai 1 April - 31 Mei mendatang. Wakil Wali Kota menjelaskan, dirinya mendukung program ini sebagai program pemerintah pusat.

Ia berharap pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan seluruh lapisan masyarakat mendukung program ini. Tujuannya, adalah demi perencanaan yang baik dan bermanfaat ke depannya.

"Tadi kami baru di data, ini juga momentum bagi saya untuk menyampaikan pada masyarakat. Agar bersedia didata. Supaya data akurat, karena kaitannya dengan administrasi kependudukan juga," ungkapnya.

Dengan begitu sistem ke depan, warga terdata dengan baik. Apalagi dalam menjalankan program nanti, supaya akurat dan tepat sasaran.

"Saya berpesan pada masyarakat, dukung program ini. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai tak terdata," kata wakil wali kota.

Menurutnya, ia ditanya seputar keluarga dan kegiatan selama pandemi. Termasuk dirinya yang mengurangi kegiatan selama pandemi. Meski begitu kegiatan terkait tugas wakil kepala daerah masih dilaksanakannya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Wahjuningsih menjelaskan, pendataan keluarga ini dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia.

Karena baru dimulai, pendataan baru dilakukan di beberapa rumah. Menurutnya sistem pendataan akan menggunakan smartphone dan bukan dengan pengisian manual di formulir.

"Jadi kader yang datang, mereka menggunakan aplikasi. Di Kaltim ada tiga kota yang menggunakan aplikasi selain Balikpapan ada Bontang dan Samarinda," terang Yuyun, sapaannya.

Pendataan ini menurutnya memang harus dilakukan secara tatap muka. Sehingga kader dibekali persyaratan protokol kesehatan. "Dari BKKBN pusat ada bekal hand sanitizer dan masker," katanya.

Bentuk pendataan ini dilakukan langsung oleh kader pendata. Aplikasi PK21 yang digunakan hanya bisa diakses oleh mereka saja. Berbeda dengan sensus penduduk yang bisa diakses masyarakat.

"Ada 1.668 kader kami yang lakukan pendataan di seluruh RT di Kota Balikpapan. Kota harapkan bisa tercapai dengan target 100 persen. Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab warga, dari aspek kependudukan dan keluarga, atau demografi" terangnya.

Termasuk juga data kepesertaan Keluarga Berencana (KB). Juga ada tentang kualitas keluarga. Pendataan ini mulai dilaksanakan tersebar di RT. Mereka adalah kader yang diambil dari masing-masing RT.

"Keluarga harus direncanakan. Bagaimana kualitasnya. Misalnya didapatkan kepesertaan KB di Indonesia yang masih minim, ini jadi bahan pemangku kebijakan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan KB," urainya. (diskominfo/ cha/mgm)