BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menghadiri apel gelar pasukan, dalam rangka Operasi Ketupat Mahakam 2021, Rabu (5/5/21) di Halaman Mako Polresta Balikpapan.
Dalam kegiatan tersebut Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan amanat Kapolri di hadapan para peserta apel. Dalam amanat disampaikan, menginjak tahun 2021 Indonesia dihadapkan dengan berbagai kejadian. Mulai dari pandemi Covid-19, Pilkada 2020 yang menyisakan beberapa agenda. Juga aksi kriminalitas, terorisme dan bencana alam.
"Syukur Alhamdulillah penanganannya dapat berjalan baik walau belum dapat dikatakan sempurna. Hal ini memerlukan kerjasama seluruh masyarakat Indonesia, dan sinergitas Kementerian serta lembaga terkait," ungkap wali kota.
Dalam apel tersebut, yang dilaksanakan di masa pandemi, sebagai bentuk pengecekan akhir persiapan pelaksanaan operasi ketupat 2021. Dalam rangka pengamanan hari Raya Idulfitri 1442 hijriah tahun 2021.
"Baik untuk persiapan personil, maupun sarana prasarana. Serta keterlibatan unsur terkait. Seperti TNI dan pemerintah daerah. Juga mitra Kamtibmas lainnya," sebutnya.
Mengingat masih dalam pandemi Covid-19, keterlibatan pasukan dalam apel kali ini memang sengaja tidak terlalu besar. Namun diharapkan sudah mewakili seluruh unsur yang terlibat dalam operasi. Sehingga dapat dinilai kesiapsiagaannya.
"Pelaksanaan operasi ketupat 2021 dalam rangka penanganan Idulfitri yang disusun oleh mabes polri dan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran telah dipersiapkan," jelasnya.
Persiapan ini mulai dari perkiraan ancaman hingga penggelaran personel. Ia menambahkan, kondisi pandemi masih melanda. Sehingga beberapa persiapan telah dilakukan.
"Tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk melarang mudik bagi seluruh masyarakat. Per tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ini tahun kedua dimana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melarang masyarakat mudik di libur hari raya karena Covid-19," tegasnya.
Diakuinya larangan tersebut tidak serta merta dipatuhi masyarakat. Sehingga potensi pergerakan orang masih cukup tinggi. Hasil survei Kementerian perhubungan, apabila pemerintah tidak melarang mudik, maka akan terjadi pergerakan orang mudik sebesar 81 juta orang.
"Namun apabila pemerintah melarang mudik, diperkirakan masih akan terjadi pada gerakan orang. Mencapai 27,6 juta orang atau 11%," bebernya.
Sehingga pemerintah masih terus berjuang menekan perkembangan Covid-19 dengan berbagai kebijakan. Antara lain melalui pendisiplinan terhadap protokol kesehatan 3M, vaksinasi, dan PPKM Mikro yang dinilai cukup efektif.
"Kita bersergi dengan seluruh masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ini demi menekan perkembangan Covid-19. Jangan sampai karena penurunan kasus masyarakat menjadi lemah dan mengabaikan protokol kesehatan," tuturnya.
Penerapan ibadah keagamaan pun harus dilakukan dengan protokol ketat sesuai edaran Menteri Agama. Kejadian di negara India terkait ritual keagamaan umat Hindu, yaitu mandi bersama di Sungai Gangga tanpa menerapkan protokol kesehatan. Telah menyebabkan lebih Dari 1000 orang tertular dan dinyatakan positif Covid-19.
"Ini harus jadi pelajaran bagi kita semua agar tidak lengah. Operasi ketupat ini akan dilaksanakan selama 12 hari. 6 sampai 17 Mei 2021. Mengedepankan kegiatan pencegahan, didukung deteksi dini dan penegakan hukum," katanya.
Dalam amanat juga disampaikan terkait kerawanan gangguan Kamtibmas seperti ancaman terorisme dan radikalisme. Juga ancaman sabotase dan penyalahgunaan narkoba, serta lainnya.
Dalam giat tersebut hadir juga Kapolresta Balikpapan, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Forkopimda Balikpapan, serta peserta apel dari Polresta Balikpapan. (diskominfo/ cha/mgm)