BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti rapat koordinasi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, Selasa (1/3/2022) melalui virtual yang difasilitasi Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Pemprov Kaltim. Dari Pemkot Balikpapan, mewakili Wali Kota Balikpapan, Pj Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin.

Selain itu juga hadir Asisten Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan, Syaiful Bahri; Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Doortje Marpaung; serta sejumlah pejabat lainnya.

Usai kegiatan, Syaiful mengungkapkan, materi yang dibahas antara lain mengenai batas wilayah, pertanahan, dan hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. "Kami sempat bertanya mengenai lahan jalan tol. Selain itu kami juga menerima sejumlah materi dari Pemerintah Provinsi Kaltim," ungkapnya.

Ditambahkan Kabag Kerja Sama dan Perkotaan Setdakot Balikpapan, Arfiansyah, Pemkot Balikpapan juga telah berkonsultasi dengan Kementerian ATR untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dalam kesempatan ini juga hadir perwakilan Kementerian ATR dan Kemendagri.

"Setelah berkonsultasi, hasilnya, mereka menyarankan masalah ini dirapatkan kembali oleh forkopimda setempat untuk mencari jalan keluar," ungkapnya.

Dalam hal ini memang akan dilakukan rapat pembahasan. Apalagi Wali Kota Balikpapan sudah mengeluarkan surat perintah untuk membentuk tim khusus menyelesaikan masalah lahan tol.

Terdiri dari Ketua Tim dari Asisten Tata Pemerintahan, Wakil Ketua dari Satpol PP, Wekil Sekretaris dari Kabag Kerja Sama dan Perkotaan. Kemudian ada DPPR, camat, dan lurah. Pihaknya juga akan mengekspos hasil pembahasan tim apa saja solusi yang memungkinkan.

"Rencana besok kita lakukan pertemuan dan ekspos hasilnya, forkopimda dan kepala BPN akan memberi saran. Baru kemudian tanggapan dan saran yang ada akan dibahas kembali dengan Kementerian ATR lagi," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)