BALIKPAPAN - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan mengadakan high level meeting, Rabu (12/10/2022) di Ruang Rapat I Balaikota Balikpapan. Pertemuan ini dipimpin Pj Sekda, Muhaimin; bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Balikpapan, Bambang Setyo Pambudi dan Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Budi Prasetyo.
Kegiatan ini dilaksanakan setelah ada penyesuaian harga BBM di Kota Balikpapan. Sehingga sejumlah komoditas pun mengalami kenaikan harga. Untuk itu Pemkot Balikpapan bersama sejumlah lembaga perlu melakukan upaya untuk pengendalian inflasi di Kota Balikpapan.
"Sesuai rilis BPS, posisi September inflasi Kota Balikpapan berada di 0,66 persen. Sehingga year to year sudah 6,26. Saya kira sudah tinggi sekali. Ini perlu diwaspadai," tutur Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bambang Setyo Pambudi.
Menurutnya ini jadi dilema, karena pada Mei hingga Agustus Balikpapan bisa mendapatkan penghargaan. Balikpapan dapat mempertahankan posisi infalsi di bawah kenaikan nasional. Sehingga sejak September, dengan adanya penyesuaian harga BBM, Balikpapan mencapai 6,266 persen.
"Karena month to month September sudah 0,88 persen. Ini perlu diwaspadai. Tentunya bahan pokok yang mungkin akan terkendala pasokan dan distribusinya," terangnya.
Inflasi hingga September ini lima penyumbang utamanya adalah bensin, servis atau pemeliharaan, angkutan dalam kota, tekur ayam ras, dan perbaikan ringan kendaraan.
Sementara lima komoditas yang mengalami deflasi atau menahan inflasi adalah bawang merah, cabe merah, angkutan udara, tomat, dan minyak goreng.
"Di bulan sebelumnya, komoditas bawang merah, cabe merah dan angkutan udara ini penyumbang inflasi juga. Sehingga kita perlu waspada," ungkapnya.
Dengan begitu, lanjut Bambang, pengendalian inflasi Kota Balikpapan dapat dilakukan dengan sejumlah upaya. "Lima penyumbang inflasi di bulan September. Antara lain transportasi, sudah jadi yang utama. Saya rasa ini dampak kenaikan BBM yang mempengaruhi harga transportasi maupun distribusi," katanya.
Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, secara nasional Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Mendagri sudah menindaklanjuti arahan presiden. Yakni terkait stabilisasi harga pangan dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP).
Dari gerakan ini, salah satu hal yang perlu dilakukan operasi pasar, pasar murah atau pasar tani dalam rangka menjaga stabilitas harga. "Ini tentunya bukan pasar dadakan. Namun harus ada kegiatan yang reguler untuk operasi pasar. Saya juga mengapresiasi rekam Bulog yang telah melaksanakan operasi oasar tiap pekan di kelurahan," imbuhnya.
Sementara, Pj Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin mengungkapkan, kegiatan ini rutin dilakukan. Antara lain meminta masukan sejumlah instansi atau kembaga terkait perkembangan. Misalnya Bulog, BMKG, KPPU, dan lainnya.
"Karena banyak hal berpengaruh pada kenaikan harga barang. Antara lain kemungkinan penimbunan barang, cuaca ekstrem dan lainnya," jelasnya.
Ia pun menyebutkan program pemerintah sesuai arahan presiden. Yakni 2 persen dari DAU digunakan untuk mengatasi inflasi. Pemkot Balikpapan juga telah memiliki program padat karya oleh Dinas Pekerjaan Umum juga bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak.
"Kami juga meminta Bulog dan Dinas Perdagangan mengadakan operasi pasar atau pasar murah untuk membantu masyarakat terdampak. Kami arahkan mereka intens di enam kecamatan agar masyarakat pinggiran juga dapat," jelasnya.
Inflasi tinggi yang terjadi di bulan September ini diakuinya perlu segera diatasi. "BI juga mengingatkan secara umum agar diatasi dengan bantuan-bantuan yang diberikan dan operasi pasar. Juga kepedulian pelaku usaha yang melakukan kegiatan sosial di masyarakat," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)