BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menerima kunjungan Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (16/6/2023) di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Kunjungan ini bertujuan mengonsultasikan terkait smart city yang telah diterapkan di Kota Balikpapan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, Adamin Siregar menyambut kunjungan tersebut mewakili Wali Kota Rahmad Mas'ud. Rombongan dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah.

"Kami di sini bertujuan untuk studi banding mengenai smart city yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Balikpapan. Bagaimana integrasi sistem tiap perangkat daerah dan terpusat di Diskominfo," tuturnya.

Menurutnya ini adalah pembelajaran, agar Pemerintah Banjarbaru ke depannya bisa memanfaatkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi. Jadi pelayanan lebih cepat dan mudah, juga transparan.

"Ke depan ini bisa memudahkan masyarakat. Sehingga tidak ada masalah pelayanan publik yang tertahan. Dengan berbasis online jita memaksimalkan jaringan internet dalam pelayanan," jelasnya.

Kepala Diskominfo Adamin Siregar menyambut baik kunjungan ini. Menurutnya kedatangan rombongan Komisi III ini memang mempelajari smart city, terkhusus pelayanan publik. Fokusnya juga adalah konektivitas.

"Memang ada beberapa yang mereka tanyakan. Penyiapan wifi gratis, ducting utilitas dan lainnya. Kami sufah sampaikan terkait pelayanan publik secara umum antara lain Dinas Kesehatan, Dunas Pendidikan, DPMPTSP, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa," sebutnya.

Jika melihat perangkat daerah di Balikpapan sebenarnya sudah berbasis elektronik. Perizinan sufah satu pintu, baik instansi intenal maupun vertikal. Seperti ketenagakerjaan, paspor, perpanjangan BPKB, SIM, Pengadilan Agama dan pelayanan publik lain.

"Jadi semua layanan publik kira sudah bisa diakses menggunakan aplikasi. Dinas Kesehatan, perizinan, dan lainnya. Ada juga Mal Pelayanan Publik," imbuhnya.

Menurutnya, berbagai aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan ini juga diintegrasikan ke Balikpapan Single Window. Walaupun belum semua tapi sudah dimulai.

Setelah ini Pemerintah Kota Balikpapan juga menunggu kebijakan pemerintah pusat. Apa saja aplikasi yang akan diintegrasikan.

"Kita lihat jika pusat sudah membuat aplikasi layanan tertentu, maka kita tidak membuat agar tidak double. Apalagi jika menggunakan aplikasi pusat bisa lebih irit penganggaran, penyiapan SDM, dan terjaga keamanan transaksi elektroniknya," urainya.

Ia melanjutkan, secara umu layanan Balikpapan dengan Banjarbaru sama. Namun memang ada beberapa infrastruktur yang Balikpapan lebih siap. "Yakni konektivitas seluruh OPD dan unit kerja hingga kelurahan dan puskesmas sudah terkoneksi melalui diskominfo," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)