BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bappeda Litbang berencana melakukan upaya strategi pembiayaan baru, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini dilaksanakan antara lain karena kebutuhan infrastruktur kota Balikpapan semakin tinggi.
Terkait rencana pelaksanaan KPBU ini, Bapeda Litbang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan identifikasi
rencana proyek KPBU, Jumat (28/7/2023) di Aula Bappeda Litbang. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari Divisi Capacity Building PT Sarana Multi Infrastruktur (MSI) yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Muhammad Ali Ichwani menjelaskan, pertemuan ini adalah bentuk upaya pemetaan terkait investasi apa yang bisa dilakukan melalui skema pembiayaan KPBU ini.
KPBU ini, menurut dia sebenarnya sudah dilakukan juga oleh kementerian maupun daerah-daerah lain. Itulah mengapa Balikpapan ingin mulai melaksanakan juga. Karena melalui KPBU swasta bukan hanya membangun tapi juga bisa melakukan pemeliharaan bersama, hingga operasional.
Sementara terkait investasi, Balikpapan merupakan kota yang perekonomiannya di support oleh investasi. Misalnya keberadaan RDMP maupun KIK. Nah, infrastruktur ini adalah salah satu bentuk investasi melalui KPBU di kota Balikpapan.
"Walaupun masih awal dan akan dilakukan skrining kembali. Apakah sesuai dengan prioritas Balikpapan, prioritas wali kota. Apakah kajiannya sudah ada. Jika belum maka dilakukan kajian dahulu," terangnya.
Pihaknya melakukan skrining awal terkait proyek apa yang paling memungkinkan menggunakan pembiayaan secara KPBU. Sejauh ini, ada dua yang paling memungkinkan, yakni infrastruktur air minum dan persampahan.
Untuk air minum, Balikpapan memang memiliki keterbatasan air minum. Untuk membangum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) membutuhkan anggaran yang cukup besar, bahkan hingga lebih Rp1 triliun. Sehingga pemerintah kerap mengalami kesulitan diinvestasi awal.
"Kalau menggunakan APBD bisa multiyears. Sementara kalau investasi awal oleh swasta, kita dapat bekerjasama," ungkap
Sementara untuk persampahan, diantaranya berkaitan dengan rencana kedepannya. Ketika kota Balikpapan tidak lagi dilakukan pengembangan lahan. "TPA kita yang sudah bagus, harus dipertahankan pelayanannya. Tinggi maksimalnya misalnya, harus dipertahankan. Jangan sampai ada kejadian ditutup ataupun meledak seperti daerah lain,"tuturnya.
Apalagi dengan adanya IKN, potensi volume sampah bertambah. Pemerintah kota Balikpapan harus siap. Menurutnya karena ini berkaitan dengan teknologi, maka dipastikan swasta lebih memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Pada skrining awal ini terlihat dua hal tersebut yang paling memenuhi untuk menggunakan skema pembiayaan KPBU. Namun begitu Bapeda Litbang kota Balikpapan masih akan menyaring dari organisasi perangkat daerah.
"Misalkan PJU apakah Balikpapan butuh juga. Kemudian menyesuaikan kebutuhan kita juga apakah kawasan Industri.
Untuk tahapan selanjutnya, apabila prioritas sudah terlihat, maka pada sektor yang bersangkutan akan menyusun kajian kelengkapannya. Misalnya bentuk struktur kerjasama seperti apa yang ingin dilakukan.
"Termasuk bagaimana swasta tersebut mendapat pengembalian investasi. Juga lingkungan dan ketersediaan lahan," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)