BALIKPAPAN - Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan rilis media terkait pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan penyediaan air minum di Kota Balikpapan, Selasa (26/9/2023) di Ruang Rapat II Balaikota Balikpapan. Pada kegiatan ini hadir juga Plt Direktur Teknologi (Dirtek) PDAM, Muhammad Kohir.
Kepala DPU Rita menjelaskan, pihaknya berupaya menyediakan infrastruktur yang memadai dan pengendalian banjir. Yang mana saat penyusunan di RPJMD 2021-2026, isu yang cukup strategis diantaranya titik banjir akibat kegiatan pembukaan lahan.
"Kebutuhan masyarakat pada perumahan mengakibatkan pembukaan lahan di Kota Balikpapan. Kita juga melakukan integrasi atau sinkronisasi pembangunan yang telah disusun berdasarkan masterplan drainase kota," sebutnya.
Ia menjelaskan, master plan drainase Kota Ini pertama kali pada 2005 yang direvisi tahun 2013. Yang kemudian direvisi kembali di 2022, dengan tambahan data yang belum ada di tahun 2013.
Beberapa titik banjir di Balikpapan menjadi perhatian DPU. Salah satunya adalah yang saat ini masih dalam pengerjaan. "Ada penyebab banjir yang kami rekapitulasi. Diantaranya penumpukan sampah pada saluran yang mengakibatkan dimensi saluran penampungan air berkurang," tuturnya.
Selain itu juga adanya sedimentasi yang tinggi. Yang mana dataran rendah pada daerah hilir akan terdampak lantaran pembukaan lahan pada daerah tinggi. "Ini selalu kita sinkronisasikan dan konsolidasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)," katanya.
Pasalnya jika pembukaan lahan dilakukan untuk bangunan umum ataupun perumahan, pasti akan ada izin. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui pengembangan maupun pemilik bangunan. Namun jika lahan dimiliki perseorangan yang menjadikan dia akan membuka lahan tersebut, memang ada kesulitan dari DLH untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
"Sehingga kita harus melakukan koordinasi dari tingkat bawah. Baik kelurahan maupun kecamatan," katanya.
Kemudian penyempitan dimensi saluran. Ini, berdasarkan data masterplan diakibatkan oleh kapasitas tampungan yang sudah tidak sesuai. Juga pada daerah tertentu sudah tidak ada lahan karena sisi kiri dan kanan sudah ada bangunan.
Menurutnya tingkat kesadaran individu masyarakat juga penting. Pihaknya terus berinovasi untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. "Misalnya inovasi yang ada adalah GABAN. Ini inovasi saya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menjaga saluran di lingkungan nya," ungkapnya.
DPU melakukan sejumlah penanganan banjir. Untuk jangka pendek diantaranya adalah normalisasi dan pembersihan saluran. Untuk jangka menengah yaitu mereboisasi lahan terbuka juga revitalisasi benda perumahan maupun kota. Sementara untuk jangka panjang antara lain normalisasi saluran, pembangunan bendali dan membuat crossing saluran arah ke laut.
Terpantau ada 81 titik banjir berdasarkan penyusunan RPJMD yang menjadi 60 titik di 2022. Target pengurangan titik banjir menjadi 16 titik di akhir 2026. Pihaknya sudah memilah berdasarkan wilayah.
Tahun ini ada 14 pekerjaan penanganan banjir yang masih berproses. antaranya pengadaan tanah Bendali Kampung Timur atau Bendali Wonorejo dan pengadaan tanah Bendali Ampal Hulu. Rita menjelaskan, keberadaan Bendali Ampal Hulu menjadi salah satu cara menahan aliran air yang masuk ke saluran primer Ampal.
Ia melanjutkan, yang telah dilakukan yakni pengadaan tanah bendali Kampung Timur. "Masih ada lahan yang berada pada area genangan. Kemarin sudah ada rapat mengenai pembayaran tanah dan sudah selesai. Kemudian pengadaan tanah mendali ampal hulu dari tahun lalu juga sudah ada nilainya," tutur Rita.
Bendali ampal hulu ini adalah salah satu upaya untuk menahan aliran air yang masuk di saluran peimer Ampal. Luasan kurang lebih 10 hektare. Perencanaan ada di Balai dan proses lahan ada di pemerintah kota. "Setelah clear akan dibantu oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV akan membangunkan bendali di daerah Ampal Hulu," katanya.
Selain itu dilakukan pengadaan pompa untuk saluran primer Ampal, Ruhui Rahayu, Wiluyo Puspoyudo dan normalisasi di beberapa daerah seperti Pandansari dan Somber. "Di 2022 terkait pengelolaan sumber daya air (SDA) targetnya 64,71 persen. Diantaranya pembebasan bendali Ampal Hulu dan rehab drainase," sebut dia. (diskominfo/cha/mgm)