BALIKPAPAN - Kota Balikpapan kembali menerima penghargaan Parahita Ekapraya pada tahun 2023 ini. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI bagi untuk pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap pengarusutamaan gender.
Penghargaan ini diberikan per dua tahun sekali. Pada tahun ini Balikpapan memperoleh penghargaan kategori Madya, naik satu tingkat dibandingkan pada 2021 lalu yakni kategori Pratama.
"Kita dinilai, bagaimana program pembangunan di Kota Balikpapan, apakah sudah mengacu pada pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender ini adalah bagian dari strategi pada sistem pembangunan berkelanjutan atau SDGs," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Alwiati, Selasa (19/12/2023).? di VIP Room Balaikota Balikpapan.
Menurutnya seluruh kabupaten/kota harus melaksanakan pembangunan berbasis gender. Verifikasi yang dilakukan ada tiga kali, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi lapangan hingga verifikasi tingkat akhir.
Kendati maih banyak kekurangan, karena belum berjalannya atau belum masifnya kolaborasi dan sinergi yang dilaksanakan. Karena pengarusutamaan gender tidak hanya pada DP3AKB. Tapi seluruh OPD, lembaga, masyarakat, akademik, atau pentahelix harus terlibat.
"Tiap lembaga harus memahami pengaruh utama gender. Tidak ada diskriminasi. mulai dari pembangunan, pelaksanaan program. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki atau perempuan. Kemudian disabilitas," bebernya.
Ini yang mesti disiapkan ke depannya. Juga berbagi eviden agar sistem berjalan bagus dan terdokumentasi dengan baik. Keterlibatan jurnalis maupun media juga jadi salah satu yang dinilai. Dunia usaha, perguruan tinggi, akademisi, dan lainnya.
"Kita ada peningkatan dari Pratama menjadi Madya. Walaupun saat penilaian mandiri kami berharap Nindya. Tapi hasil verifikasi akhir menentukan dan kita naik satu tingkat," katanya.
Ia berharap, ke depan hasil penilaian bisa lebih baik. Karen memang, penilaian dimulai dari dokumen perencanaan. Apakah memenuhi responsif gender. Bahkan jalan di Kota Balikpapan juga tak luput dari penilaian, apakah memenuhi kebutuhan disabilitas. Termasuk bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
"Anggran kita juga harus responsif gender. Dievaluasi. Semua anggaran di OPD, lembaga-lembaga. Misalnya yang jadi unggulan kita adalah mal di Balikpapan yang menyediakan parkiran khusus perempuan. Juga sarana perkantoran yang harus mempunyai ruang laktasi. Ini yang jadi penilaian," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)