BALIKPAPAN - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengikuti rapat koordinasi (rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (6/2/2024) di Hotel Novotel Balikpapan.
Pada kegiatan ini hadir Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Forkopimda Provinsi Kaltim, Kesbangpol Provinsi Kaltim, Wali Kota/Bupati se Kaltim dan perwakilan instansi lainnya. Sebagai narasumber, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Kasdam IV Mulawarman Brigjend TNI Bayu Permana, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hari Setiyono, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah.
Pj Gubernur Akmal Malik memimpin rakor dan menyampaikan pandangan dan arahan strategis terkait langkah-langkah yang perlu diambil oleh daerah di Kaltim. Ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pemilu 2024, yang akan digelar tak lama lagi.
Ia mengingatkan akan pentingnya meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinergi di antara pemerintah daerah Kalimantan Timur. "Kerjasama yang solid ini tentunya menjadi sebuah kunci tugas kita dalam penyelanggaraan pemilu 2024 ini, yang mana nantinya kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul," ulasnya.
Ia melanjutkan, suksesnya pelaksanaan pemilu 2024 bukan segalanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Rakor ini, lanjut dia, sangat penting untuk mengetahui berbagai informasi terkait dengan kondisi politik terkini di wilayah Kalimantan Timur. Apalagi ini adalah ajang pemilu yang skalanya besar. Maka tak sedikit masalah kemungkinan timbul. Diharapkan stakeholder terkait dapat mengatasinya dengan baik.
"Dengan upaya kita membangun persatuan dan kesatuan, agar kiranya dapat sejalan serta bersama-sama. Sehingga kondisi Provinsi Kaltim tetap kondusif dan aman," katanya.
Ia melanjutkan, Kaltim menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serenyak 2024.
Dalam IKP tersebut terungkap untuk kategori rawan tinggi yaitu Jakarta dengan angka 88,95; Sulawesi Utara 87,48; Maluku Utara 84,86; Jawa Barat 77,04; dan Kalimantan Timur 77,04. Selanjutnya Banten dengan angka 66,53; Lampung 64,61; Riau 62,59; Papua 57,27; dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 56,75.
Menanggapi itu, Pj Gubernur Kaltim mengatakan, ini akan menjadi bahan untuk melakukan intropeksi terhadap kesiapan-kesiapan akan penyelenggaraan pemilu 2024. Kaltim tetap selalu waspada agar dalam pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan damai dan berdaulat.
"Dengan penduduk yang heterogen serta terpilihnya Kaltim sebagai IKN, tentunya hal ini bisa menjadi kerawanan pada saat pemilu 2024 nanti," tuturnya.
Terlebih, ia mengatakan, catatan daftar IKP tersebut berkaitan dengan kondisi demografis di Kaltim yang banyak terdapat remote area atau daerah terpencil.
"Sehingga dengan penetapan ini, kiranya kita akan tetap waspada terkait pencegahan dini melalui sistem. Agar kita bisa menjadi penyelenggara yang baik, kemudian hak-hak warga Kaltim bisa tersalurkan dengan baik," pungkasnya. (diskominfo/cha/mgm)