BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan Capacity Building, Selasa (20/2/2024) di Aula Beruang Madu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Balikpapan.
Kegiatan ini bertajuk "Teknis Perhitungan Inflasi Berdasarkan Tahun Dasar 2022". Pada kegiatan ini hadir tim pengendali Inflasi Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan, Bambang Setyo Pambudi mengungkapkan Badan Pusat Statistik telah melakukan pemutakhiran data pengukuran inflasi. Yang mana perhitungan inflasi terhitung sejak Januari 2024 mengacu pada survei biaya hidup 2022.
Menurutnya pertemuan ini akan lebih banyak fokus dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi. "Termasuk di dalamnya terdapat penambahan komoditas indeks harga konsumen (IHK) menjadi 847 komoditas dari yang sebelumnya 835 komoditas," ungkapnya.
Menurutmu secara nasional juga terjadi penambahan cakupan kota perhitungan inflasi. Dari awalnya 90 di 2018 kabupaten/kota menjadi 150 kabupaten/kota di 2022. Termasuk Kabupaten PPU yang menjadi tambahan di Januari 2024.
"Ada banyak hal yang dapat digali bersama dalam forum diskusi ini. Harapan dia dapat menjadi acuan bagi anggota TPID untuk mensinkronkan dengan program pengendalian inflasi berdasarkan survei Badan Pusat Statistik," harapnya."
Perkembangan inflasi 2024, per Januari sebesar 0,10 persen secara bulanan. Namun secara tahunan tercatat 3,54 persen yoy lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 2,57 persen yoy dan inflasi Provinsi Kalimantan Timur 2,95 persen yoy.
"Sebagai acuan komoditas inflasi di tahun 2024, beberapa yang perlu menjadi perhatian bersama dan muncul sepanjang 2023 antara lain beras, angkutan udara, cabe rawit, daging ayam ras, kangkung, rokok kretek filter, kacang panjang, ikan layang, bahan bakar rumah tangga dan sawi hijau," bebernya.
Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Balikpapan Andi Yusri Ramli menyampaikan, inflasi di Balikpapan memang tertinggi se-Kalimantan Timur. "Bahwa kita harus memperhatikan komoditas-komoditas yang selama ini jadi tren penyebab inflasi," tuturnya.
Ia melanjutkan, pembahasan terkait TPID ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Termasuk bagi organisasi perangkat Daerah (OPD) yang hadir.
"Tentu kita berharap bahwa masalah inflasi ini bisa kita kendalikan. Meskipun melihat berbagai situasi, Balikpapan jadi kota yang kini sedang sibuk. Apalagi dengan pertambahan penduduk," ungkapnya. (diskominfo/cha/mgm)