BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan rapat entry level bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (26/2/2024) di Aula Balaikota Balikpapan. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin, mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Ia menyambut Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjoko.
Sekda Muhaimin mengatakan, kehadiran BPKP ini adalah untuk melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Balikpapan tahun anggaran 2024. Juga memberikan informasi terkait tata kelola keuangan. "Diharapkan apa yang disampaikan pihak BPKP menjadi wawasan kita. Sehingga bisa lebih maksimal lagi di tahun 2024," ungkapnya.
Sekda mengatakan, arahan dari BPKP ini dianggap penting karena terkait dengan evaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun 2024. "Terlebih sebentar lagi Pemerintah Kota Balikpapan akan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025," tuturnya.
Pada pemaparannya, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjoko mengungkapkan, pihaknya ditugasi untuk menyampaikan kepada seluruh kepala daerah, tentang apa yang menjadi agenda prioritas pengawasan auditor internal, yang kemudian bertanggung jawab kepada presiden.
"Apa yang menjadi perhatian presiden, maka menjadi perhatian BPKB. Dan agenda prioritas pengawasan itu teksturnya sangat lebar dan orientasinya adalah membantu pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga dalam mencapai program-programnya," ungkapnya.
Sehingga fokusnya bukan hanya ketika pelaksanaan, namun pada saat mulai dari perencanaan. Perencanaan dianggap sangat penting. Sembari juga melihat atau melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran, demi peningkatan kualitas.
"Konteksnya perencanaan ini untuk mencapai satu outcome yang memang ditetapkan oleh kepala daerah. Yang sudah dijabarkan dalam target-target. Nah, tujuannya adalah memberikan satu baseline. Mudah-mudahan BPKP bersama-sama dengan inspektur daerah dan perangkat daerah bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi," tuturnya.
Menurut Felix, ini semua dilakukan dalam rangka terus-menerus memperbaiki mekanisme atau proses perencanaan. Ia melanjutkan, pada tahun lalu BPKP juga sudah melakukan satu upaya evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk sejumlah program.
"Program ini yang kemudian menjadi perhatian presiden tahun ini. Pertama yang berkaitan dengan kemiskinan, kemudian stunting, ketahanan pangan, pariwisata dan pemberdayaan UMKM," sebutnya.
Ia menjelaskan, ini adalah sebuah pengawasan yang metodologinya relatif baru. Yakni untuk mencoba memberikan satu insight dan rekomendasi, bagaimana proses perencanaan penganggaran itu menjadi lebih tajam.
"Nanti masalahnya kan lebih rinci pada dokumen-dokumen anggaran. Sampai ke dokumen anggaran, bisa jadi ada problem. BPKP mencoba membantu melihat dari sisi sana," terangnya.
Ia mencontohkan, terkait bidang pariwisata misalnya. Maka dimensi-dimensi untuk mencapainya, apakah sudah diintervensi. Lalu seperti apa intervensi ini dilakukan. Lantas melihat bersama-sama yang salah satunya adalah tentang narasi-narasi di dalam dokumen perencanaan, yang nanti akan ditetapkan oleh kepala daerah.
"Pertama apakah target itu atau indikator itu memang mengukur apa yang ingin diukur. Itu kan juga menjadi soal sendiri dan bersama-sama dengan Bappeda dengan perangkat-perangkat daerah itu kita bisa diskusi di sana," katanya.
Pihaknya juga melihat, apakah yang menjadi indikator dapat mengukur apa yang ingin dicapai oleh Wali Lota. Apakah sudah relevan. BPKP di sini melihat pada tataran perencanaan dan penganggaran, jadi belum sampai pada tahap realisasi.
"Kami melihat dari sisi dokumen penganggarannya. Nantinya juga akan dilaksanakan pengawasan yang sifatnya audit monitoring review. Saya di sini meminta bantuan kepada kepala dinas terkait dan jajarannya untuk menjadi mitra temen-temen kami," katanya. (diskominfo/cha/mgm)