Pemkot Bersama GBPN Gelar Desiminasi Rencana Aksi Menuju Bangunan Nol Emisi Karbon


BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti desiminasi rencana aksi menuju bangunan nol emisi karbon bersama Global Buildings Performance Network (GBPN) yang berlangsung selama dua hari, 26-27 Februari 2024 di Hotel Fourpoints Balikpapan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peluncuran Rencana Aksi Menuju Bangunan Nol Emisi Karbon.

Rencana aksi ini akan terfokus pada strategi konservasi energi yang diterapkan dalam sektor bangunan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang didukung oleh Global Buildings Performance Network (GBPN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin menyatakan dukungan penuh dan komitmennya terhadap langkah-langkah penerapan praktik bangunan rendah emisi karbon.

"Salah satunya adalah melalui Program Adiwiyata yang merupakan apresiasi sekolah hijau tahunan. Ini dapat menjadi salah satu media sosialisasi untuk penerapan bangunan rendah emisi karbon," terangnya.

Selain itu program ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan konservasi energi pada bangunan. Pemerintah Kota Balikpapan memberi dukungan penuh terhadap program ini. Lebih lanjut pemerintah kota juga bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta.

"Pemerintah Kota akan memberikan stimulasi dan insentif kepada sekolah-sekolah dalam Program Adiwiyata untuk mendorong praktik bangunan rendah emisi karbon.” Kata Muhaimin.

Upaya Kolaborasi antara GBPN dan Pemerintah Kota Balikpapan ini adalah komitmen terhadap visi bersama mengenai pembangunan perkotaan berkelanjutan. Keberhasilan pengumpulan data dan wawasan dari para ahli lokal memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan inisiatif serupa kedepannya.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Balikpapan, diharapkan penerapan strategi yang direkomendasikan melalui program ini dapat memberikan dampak yang berarti bagi warga Kota Balikpapan.

Ini sebagai kesadaran atas pentingnya upaya konservasi energi pada bangunan. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan telah secara strategis mengintegrasikan sektor bangunan sebagai salah satu sektor kunci dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE) Kota Balikpapan.

"Dalam rangka menuju kota yang siap dan adaptif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, agenda ini telah dimasukkan ke dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2025-2045," imbuhnya.

Sementara Country Manager GBPN Indonesia, Muhammad Ery Wijaya mengatakan, keterlibatan GBPN melalui upaya kolaboratif ini menekankan pada pendekatan bottom-up untuk dapat membangun proses reformasi kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy).

"Pendekatan komprehensi ini penting. Karena memastikan bahwa rekomendasi yang kami sampaikan tidak hanya didasarkan pada data, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan Kota Balikpapan secara lebih luas," katanya.

Pihaknya memahami bahwa pendekatan yang bersifat umum saja tidak cukup. Oleh karena itu, GBPN berupaya melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para ahli di Kota Balikpapan. "Terutama dalam konteks lingkungan perkotaan berkembang pesat dan sangat beragam," Kata Ery.

Lebih lanjut, rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi media untuk menyebarluaskan dan mengkomunikasikan isi dan tindak lanjut rencana aksi tersebut. "Adanya Rencana Aksi ini ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Balikpapan dalam mendorong penerapan konservasi energi," katanya.

Terutama pada bangunan gedung di daerah. Juga berkontribusi pada pencapaian sasaran pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai komitmen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan sasaran jangka panjang emisi nol bersih selambat-lambatnya pada tahun 2060.

Untuk diketahui, kegiatan desiminasi rencana aksi menuju bangunan nol emisi karbon ini menghasilkan langkah-langkah kunci yang perlu diambil selama kurun waktu kima tahun.

Penyusunan kolaboratif oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan Bappeda Litbang dan sebagai koordinator, didukung Dinas DLH, Dinas Pekerjaan Umum, DPPR, DPMPTSP, Disperkim, dan Dinas Kominfo.

Juga pakar lokal, akademisi, pengembang, asosiasi, serta pemilik bangunan gedung melalui diskusi HIDUP (sebuah platform kolaboratif antar pemangku kepentingan kunci di Kota Balikpapan) guna menghasilkan langkah dan solusi strategis sesuai dengan konteks dan sumber daya Kota Balikpapan. (diskominfo/cha/mgm)