BALIKPAPAN - Upacara memperingati Hari Otonomi Daerah XXVIII tahun digelar di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Kamis (25/4/2024) di Balaikota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud bertugas sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Dalam Negri.
Ia menyampaikan, tahun ini pemerintah mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau Dan Lingkungan Yang Sehat".
"Tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda). Berkaitan dengan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup," ungkapnya.
Selain itu juga terus mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan, untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Ekonomi hijau ini adalah salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045. Kebijakan desentralisasi memberikan ruang pemda untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
"Tentunya dengan tetap memperhatikan potensi daerah. Kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal, untuk mendorong implementasi teknologi hijau," bebernya.
Teknologi hijau ini seperti penggunaan energi terbarukan, diantaranya energi matahari atau solar panel, penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi dan lainnya.
Diwawancarai usai kegiatan, Wali Kota Rahmad Mas'ud mengatakan, pihaknya akan terus mengikuti regulasi yang ada. Yaitu regulasi dari pemerintah pusat.
"Kebijakan otonomi daerah yang dulu berorientasi pada memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Walaupun dari tahun ke tahun memang ada pemangkasan. Tapi kita terus bersemangat membangun kota kita," ungkapnya.
Menurutnya yang terpenting terkait hibah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Dan pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Balikpapan, lanjutnya, memang memiliki tantangan yang cukup berat untuk dihadapi. Diantaranya dengan adanya otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi Balikpapan sepenuhnya mendukung pembangunan IKN.
"Apalagi Agustus nanti akan dilaksanakan upacara di sana. Tantangan kita sangat banyak, seperti migrasi penduduk. Nantinya berbagai daerah akan datang di kota kita. Termasuk Balikpapan yang merupakan pintu gerbang," tuturnya.
Itulah mengapa Pemerintah Kota harus melakukan persiapan. Terkait ledakan penduduk yang mungkin terjadi, hal ini selalu dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
"Beberapa hal yang kita butuhkan seperti pelebaran jalan. Karena apabila ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kita sudah lakukan perbaikan sebagian. Dan sebagian besar jalan di kota Balikpapan ini merupakan kewenangan provinsi maupun pusat. Maka harus dikomunikasikan sebagai antisipasi lonjakan penduduk," katanya.
Berbagai hal sudah dibicarakan dengan gubernur. Sepertinya sudah dilakukan sejak zaman Wali Kita Imdaad Hamid. Yakni terkait orang yang datang atau masuk ke Balikpapan dengan tujuan tidak jelas.
"Orang yang masuk Balikpapan harus memiliki jaminan. Jika tidak jelas di mana dia bekerja berdomisili, maka harus dikembalikan ke daerahnya. Itu mengantisipasi lonjakan penduduk," ucapnya. (diskominfo/cha/mgm)