FGD Bersama MPR RI, DPD Diharapkan Bisa Lebih Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan terlibat dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad, Selasa (9/7/2024) di Hotel Swis Bell Balikpapan. Mengusung tema "Membangun Relasi Kolaboratif antara DPD dan Pemerintah Daerah", tentunya kegiatan ini juga menghadirkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalimantan Timur.

Fadel mengungkapkan, paradigma pemerintahan ke depan diharapkan menjadi kolaborative governance. Maka peran DPD harus diubah, lebih besar dalam pemerintahan.

"Sehingga saya bersama rekan-rekan ini berkumpul untuk mencari pikiran baru agar DPD ke depan berbeda dengan yang sekarang," ungkap Fadil saat diwawancarai usai kegiatan.

DPD menurutnya harus bisa mengambil peran-peran lebih besar. Ada berbagai masukkan yang ditampung dalam FGD tersebut. Dan kesemuanya berkaitan dengan daerah. Apalagi DPD ini benar-benar mewakili daerah.

Terutama berkaitan dengan power DPD yang belum maksimal. DPD harusnya bisa bersinergi mewakili dan berbicara dan berjuang keras untuk daerah. Karena ini adalah bentuk keterwakilan daerah dan benar-benar mewakili rakyat tanpa keterlibatan partai politik.

Ini juga bentuk tanggung jawab DPD yang sudah dipilih rakyat. "Porsi kewenangan bisa diperbesar dengan dua cara, pertama perubahan undang-undang. Dengan membawa program ke daerah. Misalnya berbicara dana transfer daerah," tuturnya.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara ini seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa secara virtual. Selain itu, turut hadir secara langsung beberapa anggota DPD RI lainnya seperti Dapil Kaltim Andi Sofyan Hasdam, Yulianus Henock Sumual, Marthin Billa.

Tidak hanya itu hadir juga perwakilan dari Kementerian Pertanian RI, Pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Kodam VI Mulawarman, Otirita IKN, serta pimpinan universitas maupun perwakilan dari mahasiswa perguruan tinggi di Kota Balikpapan. (diskominfo/cha/arh)