BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan terus mempersiapkan diri sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang jadi prorgam nasional. Pada Rabu dan Kamis (10-11/7/2024) Tim Penilai KLA melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah lokasi berkaitan dengan penilaian tersebut.
Pertama dilakukan paparan terkait Kota Layak Anak oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud kepada tim penilai. Dalam hal ini dipimpin oleh Deputi Bidang Permenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.
Selanjutnya dilakukan monitoring oleh tim menyasar sekolah, puskesmas dan fasilitas anak di Kota Balikpapan. Ini adalah monitoring terpadu kebijakan kota layak anak di Kota Balikpapan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni mengungkapkan, ini adalah monitoring dan evaluasi kota layak anak. Yang mana Balikpapan selama ini sudah menyandang status utama.
"Mereka mau melihat apakah kita tetap bisa mempertahankan utama itu, apakah meningkat. Dari deputi juga telah mengkonfirmasi bahwa ada kemungkinan Balikpapan bisa meningkat," ungkapnya.
Apalagi nilai Balikpapan saat ini sudah mencapai 923. Dan untuk mencapai utama, ada poin-poin yang minimal adalah 900. Maka Balikpapan selanjutnya ditantang untuk mencapai paripurna. "Di Kalimantan Timur Balikpapan yang bisa mencapai paripurna," bebernya.
Wali Kota, lanjut dia, juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Antara lain Bappeda Litbang, serta kolaborasi organisasi perangkat daerah lainnya. Karena ini bukan hanya tugas dari DP3AKB saja.
Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan untuk Kota Layak Anak ini diantaranya pembentukan tim koordinasi lintas sektor. Tidak hanya melibatkan dinas dan tidak hanya melibatkan dinas saja, tim ini juga terdiri dari lembaga swadaya masyarakat akademisi serta perwakilan anak.
"Tim ini yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala," terangnya.
Sudah dilakukan pengumpulan data terkait kondisi anak di Balikpapan. Meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak. "Data dikumpulkan melalui survei, wawancara dan studi kasus," tuturnya.
Selanjutnya dilakukan penilaian dan analisis terhadap indikator total layak anak. Ada 24 indikator yang terbagi dalam 5 cluster. Antara lain hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.
"Kami juga telah melakukan pelaporan yang dipublikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan transportasi dan akuntabilitas. Tindak lanjutnya adalah perbaikan dari hasil evaluasi dan melakukan perbaikan atas kekurangan dan peningkatan kualitas program KLA," imbuhnya.
Dari keseluruhan anak juga dilibatkan dalam prosesnya. Yaitu melakukan monitoring dan evaluasi agar memastikan perspektif mereka terwakili. Anak-anak ini melaksanakan forum anak atau kelompok diskusi dan menyampaikan masukan. "Yang jelas kami melakukan monitoring secara berkala," pungkasnya. (diskominfo/cha/mgm)