BALIKPAPAN - Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-16 Masa Sidang II Tahun 2024 dilaksanakan Senin (19/8/2024) di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin hadir mewakili Wali Kota Rahmad Mas'ud.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Sabaruddin Panrecalle, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas nota penjelasan Wali Kota. Yakni mengenai Raperda Perubahan
APBD tahun 2024.
Sabaruddin mengatakan, dari berbagai pandangan umum yang telah disampaikan tujuh fraksi DPRD, hal yang paling disorot adalah persoalan banjir. "Tidak masalah anggaran digelontorkan banyak (untuk penanganan banjir). DPRD mendukung kegiatan ini asalkan berbanding lurus dengan kegiatan yang ada," ungkapnya.
Menurutnya ada yang belum tuntas, sehingga menjadi atensi khusus. Maka ia mengharapkan Pemerintah Kota Balikpapan bisa segera menyelesaikan. "Secara keseluruhan hal-hal yang jadi sorotan fraksi adalah penanganan banjir, pendidikan dan kesehatan. tiga pointer ini yang selalu mendominasi dan mencuat," bebernya.
Muhaimin, usai mendengar pandangan fraksi mengatakan, tahapan selanjutnya adalah jawaban wali kota. "Lebih menekankan pada postur APBD Perubahan kita yang sudah disampaikan atau penjelasannya oleh pak wali pada Jumat (16/8) lalu," tuturnya.
Ia membenarkan bahwa mereka banyak mempertanyakan terkait defisit anggaran, juga kegiatan super prioritas. "Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan yang ada," katanya.
Ia membeberkan, ada beberapa program prioritas yang bersifat wajib, seperti tambahan gaji dan lain sebagainya. Lalu terkait kegiatan tahun 2024 perubahan yang memang harus dilaksanakan dan dikerjakan. "Untuk melaksanakan RPJMD di kepala daerah," ungkap dia.
Sementara menyangkut permasalahan banjir, memang sejauh ini masih belum selesai. Karena perbaikan yang harus dilakukan dari hulu ke hilir. Kegiatan di DAS Ampal adalah salah satu dari beberapa upaya pengendalian banjir.
"Mudah-mudahan nanti berproses dan berprogres. Diharapkan dari hulu ke hilir bisa dilaksanakan dan ditangani," jelasnya. Ini nanti akan melibatkan perangkat daerah lainnya. Misalnya untuk pengerjaan drainase, bozem dan sebagainya.
Sebelumnya dalam nota penjelasan Wali Kota, Rahmad Mas'ud menyampaikan bahwa kapasitas keuangan mengalami berapa perubahan. SILPA APBD tahun 2023 hasil audit BPK senilai Rp 536 miliar.
Untuk diketahui penganggaran APBD 2024 telah ditetapkan hasil silpa sebesar Rp 328 miliar. "Maka silpa APBD tahun 2023 yang masih dapat digunakan pada APBD P 2024 sebesar Rp207 miliar," sebut wali kota.
Adapun anggaran sebesar Rp207 miliar dialokasikan untuk belanja prioritas, belanja wajib, belanja infrastruktur dengan total kebutuhan Rp347 miliar. Sedangkan untuk defisit senilai Rp141 miliar, menurutnya akan ditutup dengan dilakukan upaya melalui peningkatan PAD sebesar Rp60 miliar.
Pemanfaatan dana kurang salur dari DBH sebesar Rp45 miliar dan kebijakan sektor pembelian melalui rasionalisasi atas peryertaan modal atas Bankaltimtara, PTMB, dan Perumda Manuntung Sukses sebesar Rp36 miliar.
"Sehingga postur APBD Perubahan 2024 dari PAD murni Rp 3,8 triliun meningkat 2,6 persen pada menjadi Rp 3,9 triliun. Belanja daerah pada APBD Murni 2024 sebesar Rp 4,18 triliun menjadi Rp 4,53 triliun,” tutupnya. (diskominfo/cha/mgm)