BALIKPAPAN - Kota Balikpapan menjadi lokasi pelaksanaan pertemuan sinergisitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2024) di Swiss-Belhotel Balikpapan.
Pada pertemuan ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama secara berjenjang dari Tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah.
Mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, hadir Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, Irjenpol Nanang Avianto mengatakan, perjanjian kerjasama yang ditandatangani adalah tindak lanjut MoU yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Polri 25 April 2024 lalu.
"Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling sentral dalam pembangunan pertanian dan nasional. Terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia dengan penduduk yang banyak. Maka ketahanan banget berkaitan erat dengan ketahanan sosial, sabilitas sosial ketahanan nasional serta stabilitas ekonomi," ungkapnya.
Masalah yang kerap muncul terkait ketahanan pangan adalah segi produksi. Karena terjadi ketimpangan antara permintaan dan kebutuhan. Ini berakibat pada kebijakan impor. Di satu sisi ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi iklim tidak menentu dan kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil menyebabkan pengangkatan dan melonjaknya harga komoditas pangan di berbagai daerah.
"Hal ini menjadi tantangan dalam mencapai ketahanan pangan Pada masa ini dan masa mendatang," katanya.
Terlebih, menurut bapak Presiden Joko Widodo, saat ini dunia dalam keadaan krisis. Utamanya krisis pangan akibat beban iklim dan terganggunya rantai pasok dunia. Sehingga pemerintah harus bisa menjamin kecukupan pangan di dalam negeri.
Pj Gubernur Kaltim, Malik mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan Kapolda Kaltim mengenai ketahanan pangan. Dirinya, selama di Kaltim juga melihat provinsi ini sebagai Provinsi yang belum familiar dengan agraris, dan memang tidak memiliki budaya agraris.
"Budayanya (Kaltim) adalah lebih banyak disuplai oleh tambang. Ini juga yang membuat Kaltim sangat-sangat kaya. Dengan pendapatan besar Kaltim lupa mendorong kemandirian di sisi pangan," tuturnya.
Meskipun indeks ketahanan pangan di Kaltim tinggi 73,29, karena ini ditopang tiga hal. Pertama, ketersediaan pangan, distribusi, dan kemanfaatan. Menurutnya Kaltim hanya unggul di dua hal saja, yakni kemanfaatan dan aksesibilitas. Akan tetapi ketersediaannya sangat rendah.
"Makanya daerah ini berpotensi inflasi karena komoditas pangan. Apalagi ketika harga komoditas andalan Kaltim seperti batubara, karet, sawit mengalami turun harga. Maka daya beli juga turun," paparnya.
Maka dengan begitu ada disparitas cukup tinggi dalam mengukur parameter indeks ini. Sehingga dalam mendorong kemandirian di sisi penyediaan kebutuhan pangan harus dimulai dari Kaltim. "Maka, sebagai pemimpin Kaltim saat ini, hal tersebut harus diingatkan kepada masyarakat," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)