BALIKPAPAN - Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir menyampaikan laporan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik melalui pertemuan daring, Selasa (22/10/2024) di VIP Room Balaikota Balikpapan.

Hal-hal yang disampaikan Pjs wali kota antara lain, pantauan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Balikpapan. Termasuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan baik dan tingkat partisipasi meningkat.

"Kami pastikan netralitas ASN (aparatur sipil negara), juga berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menciptakan pemilu damai," terang Pjs.

Selain mengenai pilkada, Pj Gubernur juga meminta agar dilakukan percepatan pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Mekanisme dan pentahapan harus dipastikan benar dan sesuai aturan.

"Proses penetapan RAPBD itu ada pedoman penyusunannya sesuai dengan Permendagri. Penyusunan ini melibatkan antara eksekutif dan legislatif. Kami menunggu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD, baru menetapkan itu (RAPBD)," jelas Ahmad Muzakkir.

Saat ini prosesnya sampai pada penyampaian penjelasan atau keuangan. Selanjutnya menunggu DPRD untuk melakukan paripurna penyampaian pandangan fraksi danjawaban pemerintah atas pandangan fraksi. Hingga masuk pada tahapan persetujuan bersama. "Targetnya 30 November penetapan APBD 2025," imbuh Pjs Wali Kota Balikpapan.

Ia menegaskan, proses penyusunan RAPBD 2025 harus sesuai dengan mekanisme yang juga melibatkan DPRD Balikpapan. Meski diperbolehkan menggunakan peraturan Wali kota, pemkot Balikpapan saat ini sudah berkomunikasi dengan DPRD dan sepakat akan segera melakukan percepatan RAPBD 2025.

"Karena kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman DPRD, dan berkomitmen secara bersama-sama untuk melakukan percepatan penetapan RAPBD 2025," tutur Pjs wali kota. (diskominfo/cha)