BALIKPAPAN - Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menciptakan keluarga KORPRI yang berintegritas.

Hal ini diwujudkan dengan memberikan pelatihan bagi para Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Bertajuk Pelatihan Keluarga KORPRI Berintegritas yang dibuka oleh Sekretaris Daerah, Muhaimin, Kamis (28/11/2024) di Aula Balaikota Balikpapan.

Sekda mengungkapkan, sebelumnya kegiatan serupa sudah dilakukan menyasar Eselon I dan II. "Ini adalah lanjutan dari program Inspektorat Balikpapan bersama Komisi Pemberantasan Korupri (KPK)," ungkap Sekda Kota Balikpapan.

Dengan mengikuti kegiatan ini, sekda berharap para pejabat di Eselon III dan IV bisa bersinergi dengan seluruh keluarga besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Saya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun KORPRI ke-53. Apalagi keluarga KORPRI diharapkan bisa jadi contoh masyarakat luas terkait implementasi keluarga berintegritas," ungkapnya.

Pelatihan ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Balikpapan bersama KORPRI untuk terus mencegah tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah daerah.

"Ini juga bertujuan membangun karakter warga negara yang berintegritas, dan jadi teladan dalam menjalankan peran dan tugasnya," ungkap Muhaimin.

Para anggota KORPRI melibatkan peran serta keluarga, salahsatunya, dengan tidak menuntut sesuatu yang secara finansial di luar kemampuan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dan keluarga ini berperan juga untuk menjadi pengingat agar tidak melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi," pesan Sekda Kota Balikpapan pada seluruh peserta pelatihan.

Sedangkan untuk jangka panjang, keluarga KORPRI harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan generasi penerus. Dimana hal-hal yang baik dapat diwariskan dan menjadi budaya.

"Saya berharap seluruh jajaran pemerintah kota Balikpapan bisa mengikuti pelatihan dengan bersungguh-sungguh. Tujuan komitmen untuk mewujudkan pemerintah kota yang menjunjung tinggi prinsip good governance," pungkasnya. (diskominfo/cha)