BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan masuk sebagai nominator pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2024, Rabu (18/12/2024) di Hotel Aston Samarinda.
Berhasil menyandang predikat Informatif, yang merupakan predikat tertinggi pada ajang ini, Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh nilai 94,64 di kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Hadir mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Plt Kepala Diskominfo Kota Balikpapan, Zulkifli.
Anugerah ini diberikan berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Monev ini dilaksanakan KI pada 18 November lalu di Kota Balikpapan.
Monev ini mencakup penilaian terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Balikpapan, termasuk PPID pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua KI Provinsi Kaltim Imran Duse mengungkapkan, ekosistem informasi yang sehat menciptakan ruang demokrasi dan inklusif. Hal ini menjadi tujuan KI dalam penilaiannya terhadap badan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur.
"Hak atas informasi publik merupakan hak dasar warga negara yang diharapkan dapat mendorong kemajuan bagi masyarakat, berkeadilan dan sejahtera," tutur Imran pada sambutannya.
Ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KI dalam hal ini memonitor hampir seluruh badan publik di Kaltim, mencakup berbagai kategori. Total ada 11 kategori yang sejauh ini mendapatkan penilaian.
Indikator penilaian mencakup kualitas dan jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana dan prasarana, serta aspek digitalisasi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga menjadi salah satu nominator Pada kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
Monev badan publik ini dilakukan oleh KI Provinsi Kaltim sejak September 2024. Selama empat tahun terakhir, menurutnya Kaltim terus menunjukkan tingkat partisipasi badan publik yang baik.
"Tahun lalu ada 297 badan publik yang ikut kegiatan monev, dan pada tahun ini meningkat menjadi 362 dengan tingkat partisipasi 89 persen. Tahun lalu ada 25 badan publik dengan kategori informatif, tahun ini naik menjadi 54 badan publik," sebutnya. (diskominfo/cha)