BALIKPAPAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 serta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029 diselenggarakan pada Selasa (18/3/2025) di Aula Balai Kota Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dalam sambutannya menekankan bahwa kota Balikpapan kini memiliki posisi yang sangat strategis. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim, serta beberapa pimpinan fraksi di DPRD merupakan putra asli daerah Balikpapan. Dengan masa kepemimpinan ini, dikatakan oleh Rahmad Mas'ud merupakan periode emas dalam pembangunan kota Balikpapan.

"Ini adalah periode keemasan. Gubernurnya (Kaltim, red) orang Balikpapan, Ketua DPRD Kaltim orang Balikpapan, unsur pimpinan fraksi di DPRD (Kaltim, red) juga banyak dari Balikpapan. Bahkan, saya sendiri sebagai Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, meskipun berasal dari partai yang berbeda, namun komunikasi tetap bisa berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan untuk membangun kota ini," ujarnya.

Bicara soal anggaran, Rahmad Mas'ud mengungkapkan bahwa kebutuhan pembangunan yang teridentifikasi dalam Musrenbang mencapai Rp10 triliun, sementara APBD Kota Balikpapan saat ini hanya sekitar Rp4 triliun lebih. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak lain untuk mendapatkan tambahan anggaran dari tingkat provinsi atau pusat.

"Dengan posisi kita saat ini, sangat mungkin untuk memperjuangkan tambahan anggaran. Ketua DPRD dari Balikpapan, Ketua Komisi III yang menangani pembangunan juga dari Balikpapan, begitu pula Komisi IV yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Tidak ada yang tidak mungkin," kata Rahmad.

Pada musrenbang tersebut, dirangkai juga dengan pengukuhan Pengurus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan se-kota Balikpapan 2025-2029, guna menjembatani sinergitas antara pemerintah kota dengan pihak perusahaan yang ada di Kota Beriman.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Balikpapan, dengan potensi CSR yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Dengan adanya pengurus baru Forum CSR, wali kota berharap hubungan antara sektor bisnis dan pemerintah dapat diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum ini secara maksimal. Ia menekankan bahwa periode kepemimpinan saat ini harus menjadi era percepatan pembangunan kota.

"Ini bukan sekadar tantangan, tapi sebuah kewajiban. ASN yang bekerja di masa ini harus bisa berkontribusi lebih besar untuk pembangunan Balikpapan," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah mengusulkan 1.438 pokok pikiran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai mekanisme seperti reses, dialog warga, rapat dengar pendapat, audiensi, dan kunjungan lapangan, maupun kegiatan aspiratif lainnya.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menekankan pentingnya proses penyusunan RKPD yang partisipatif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, agar perencanaan tahunan yang dihasilkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

“Kami berharap pelaksanaan musrenbang ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses sehingga menghasilkan perencanaan tahunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Penyusunan RKPD mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk membuat dokumen perencanaan tahunan yang mencakup rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya. Aspirasi masyarakat disalurkan melalui tiga jalur utama, yaitu musrenbang, jalur birokrasi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala daerah, serta jalur politik melalui partai politik dan anggota DPRD yang menyampaikan pokok-pokok pikirannya.

Dari 1.438 usulan yang diajukan mencakup berbagai bidang seperti pekerjaan umum, kesehatan, ketertiban umum, komunikasi dan informatika, pariwisata, industri, pendidikan, perumahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dikatakan oleh Taqwa, DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berdampak positif bagi kesejahteraan warga Balikpapan.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdullah, juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Balikpapan, salah satunya dengan fokus pada pembangunan Jembatan Kampung Baru - Kariangau yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 615 miliar. Ia juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi acuan dalam mengarahkan pembangunan, termasuk di Balikpapan.

“RPJMD ini menjadi acuan utama dalam mengarahkan pembangunan di Kalimantan Timur, termasuk di Balikpapan,” ujarnya.

Abdullah menekankan perlunya koordinasi yang lebih proaktif antara pemerintah Kota Balikpapan dan dinas terkait di tingkat provinsi untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur di Balikpapan mendapat perhatian dan dukungan penuh. Ia juga menegaskan bahwa anggaran untuk proyek-proyek besar ini akan ditentukan oleh pemerintah provinsi, namun pelaksanaan teknisnya harus tetap berjalan optimal oleh pihak terkait di daerah.

"Pemerintah Kota Balikpapan, melalui dinas-dinas terkait, harus aktif menjalin komunikasi dengan OPD di tingkat provinsi agar semua rencana bisa berjalan sesuai target,” tambahnya

Di akhir kesempatan, Abdullah mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk terus mendukung pembangunan di Balikpapan demi kemajuan daerah. Ia berharap semua program pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.

“Semoga seluruh program ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur secara keseluruhan,” tutupnya.

Pada Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah memasukkan berbagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan implementasi dari visi misi Wali Kota Rahmad Mas’ud dan Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, yang juga tercakup dalam RPJPD 2025-2045.

Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni, menjelaskan bahwa tahun ini fokus utama adalah penguatan dasar transformasi untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota cerdas, inovatif, dan kolaboratif. Salah satu prioritas yang diutamakan adalah peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan ekosistem industri dan tata kelola pemerintahan.

RPJMD 2025-2029 juga menekankan pada peningkatan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang diukur melalui reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur dan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi hal penting untuk mencapai pelayanan publik yang optimal. Murni juga menambahkan bahwa penguatan kerja sama dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dimasukkan untuk mendukung sinergi dengan pemerintah pusat.

Fokus infrastruktur dalam RPJMD Balikpapan juga mencakup penyediaan air minum dan pengendalian banjir. Murni mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah banjir membutuhkan waktu panjang, hingga 10 hingga 20 tahun, namun dengan dukungan bersama, hal tersebut bisa teratasi secara bertahap. Selain itu, proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal juga menjadi fokus, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik. Pembangunan konektivitas berkelanjutan sangat terkait erat dengan transportasi massal dan keberpihakan kepada masyarakat.

“ini salah satu yang harus kita dorong dalam rangka penyediaan keberpihakan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan konektivitas berkelanjutan yang sangat berkaitan erat dengan tranportasi massal,” ujar Murni.

Selain itu, program pembangunan kota juga mencakup penataan pedestrian dan utilitas untuk mewujudkan Balikpapan Bebas Kabel. Ke depan, semua kabel akan ditanam di bawah tanah, menghilangkan kabel-kabel yang sebelumnya bergelantungan di jalan raya. Hal ini bertujuan menciptakan kota yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat, serta mendukung program Balikpapan Terang, yang akan meningkatkan kualitas dan kenyamanan kota secara keseluruhan. (diskominfo/arh)