BALIKPAPAN – Dalam rangka menghadapi momentum Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah, Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr Ir Bagus Susetyo M.M., membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, pada Senin (24/3/2025) di Lantai 3 Ruang Beruang Madu Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan.
Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok penting di Balikpapan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengendalikan inflasi, khususnya menjelang periode hari besar keagamaan nasional (HBKN).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025 Kota Balikpapan mengalami deflasi sebesar 0,10 persen dibandingkan Januari 2025. Meski terjadi penurunan harga secara umum, beberapa komoditas pangan seperti minyak goreng, beras, cabai rawit, dan kelapa justru mengalami kenaikan harga dan perlu mendapat perhatian lebih.
"Inflasi bukan sesuatu yang harus dihilangkan, tetapi harus dikendalikan. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara deflasi yang terlalu dalam bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi yang tepat sangat penting, terutama di momen Ramadan dan Idulfitri, ketika permintaan terhadap bahan pokok cenderung meningkat," ujar Bagus Susetyo.
Rapat ini dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama melibatkan TPID dan Satgas Pangan, yang membahas penguatan kerja sama antardaerah, peran toko penyeimbang di setiap kecamatan, serta integrasi data neraca pangan dan PIHPS untuk mendukung kebijakan stabilisasi harga. Selain itu, dijadwalkan pula pelaksanaan sidak pasar guna memastikan harga dan stok tetap terkendali.
Sesi kedua melibatkan distributor dan difokuskan pada sinergi dalam implementasi harga eceran tertinggi (HET) sejumlah komoditas, khususnya beras. Selain itu, dibahas pula kebijakan untuk mendorong pendirian industri pengepakan serta skema pembelian komoditas secara curah guna menekan biaya transportasi dan distribusi.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga selama HBKN, TPID Balikpapan mengusung empat pilar utama, dimana yan pertama adalah pilar komunikasi efektif, bagaimana monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pasar terhadap lima komoditas utama (Beras SPHP, minyak goreng, bawang putih, gula, dan daging kerbau) dilakukan. Himbauan belanja dan berjualan secara bijak untuk mencegah panic buying juga dilakukan dengan cara publikasi melalui TV lokal serta Surat Edaran Wali Kota.
Pilar yang kedua, yaitu pilar keterjangkauan harga, seperti penyelenggaraan Pasar Murah oleh Dinas Perdagangan pada 24-28 Februari 2025 di Aula Kantor Kelurahan Gunung Bahagia serta Pasar Murah LPG 3 kg di seluruh kelurahan pada 26 Februari - 27 Maret 2025.
”Optimalisasi peran toko penyeimbang, seperti Perumda Manuntung Sukses, untuk menstabilkan harga bahan pokok,” tambah Bagus.
Ketiga, ada pilar ketersediaan pasokan, dimana optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD) oleh BUMD untuk menjamin pasokan pangan strategis seperti beras dan minyak goreng.
”Pemantauan stok juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan, TPID, dan Satgas Pangan di tingkat petani, distributor besar, serta toko-toko besar,” tuturnya.
Terakhir, pilar kelancaran distribusi, salah satunya dengan program subsidi ongkos angkut untuk mendukung stabilisasi harga di pasar murah, perbaikan konektivitas infrastruktur distribusi, termasuk akses pelabuhan dan jalan menuju pasar utama, serta emantauan proses bongkar muat komoditas pangan strategis di pelabuhan.
Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga serta kelancaran distribusi bahan pokok.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi menyoroti pentingnya penguatan ekosistem pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar. Berbagai isu utama terkait pangan, termasuk koordinasi antar-pihak, penguatan distribusi, serta strategi menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, menjadi perhatian utama. Dikatakan oleh Robi, kolaborasi menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan pangan yang stabil, baik melalui kerja sama antar-pemerintah (G2G), pemerintah dan pelaku usaha (G2B), maupun antar-pelaku usaha itu sendiri (B2B).
"Kita harus memastikan bahwa ekosistem pangan di Balikpapan dapat berjalan dengan baik, dari hulu hingga hilir. Kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pemasok, distributor, hingga pedagang sangat diperlukan untuk memastikan pasokan yang memadai dengan harga yang stabil," ujarnya.
Selain itu, upaya penguatan dan perluasan peran Komite Analisis Dampak (KAD) juga menjadi sorotan. Tahun lalu, Pemprov Kalimantan Timur telah meluncurkan program pilot yaitu Toko Penyimbang, yang perlu diperluas cakupannya baik dari segi lokasi maupun komoditas.
"Toko Penyimbang ini menjadi salah satu instrumen dalam menjaga stabilitas harga. Ke depan, kita perlu memperluas cakupan lokasinya serta menambah jenis komoditas yang tersedia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," pungkas Robi.
Selain itu, BI Balikpapan juga mendorong penguatan koordinasi terkait jadwal inspeksi pasar atau sidak guna memastikan kualitas dan harga barang yang beredar. "Momen Lebaran ini adalah saat di mana permintaan meningkat tajam, sehingga kita harus memastikan barang yang beredar sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi harga eceran tertinggi (HET) maupun kualitasnya. Kita harus mencegah peredaran barang yang sudah kedaluwarsa atau tidak sesuai standar," tambahnya.
Terkait pengawasan HET, BI Balikpapan menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih strategis mengingat kondisi di lapangan cukup kompleks. "Beras, sebagai salah satu kebutuhan pokok utama, harus terus dipantau agar harga jualnya tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, BI Balikpapan juga tengah mengupayakan integrasi data dengan sistem Pemantauan Harga Pangan Strategis (PHPS) yang dimiliki Bank Indonesia. Dengan integrasi ini, diharapkan pengambilan kebijakan dan intervensi di pasar dapat lebih tepat sasaran.
Terakhir, pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi dengan distributor pangan dan pemangku kepentingan lainnya di Balikpapan untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pangan. "Kita perlu membangun skema pembelian komoditas secara lebih efektif sehingga harga pangan di Balikpapan tetap terjangkau bagi masyarakat," pungkasnya.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan kestabilan harga dan pasokan pangan di Balikpapan tetap terjaga menjelang Lebaran, sehingga masyarakat dapat merayakan hari besar dengan tenang tanpa kekhawatiran akan lonjakan harga. (diskominfo/arh)
(foto: diskominfo/arfan randy)