Pemkot Balikpapan Sosialisasikan Katalog Elektronik Versi 6.0 dan Finalisasi RUP 2025 untuk Pengadaan Barang/Jasa Lebih Efisien

BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 dan Finalisasi Rencana Umum Pengadaan TA 2025 di Hotel Mercure, Samarinda. Hal ini sejalan dengan pemenuhan MCP KPK RI pada area Pengadaan Barang dan Jasa.

Sekretaris Daerah, Muhaimin S.T., M.T., dalam kesempatan ini menjelaskan penerapan Katalog Elektronik versi 6.0 di Kota Balikpapan mendorong organisasi pemerintah untuk bertransformasi memangkas rantai birokrasi, menyederhanakan prosedur dan mengubah mekanisme pengadaan barang/jasa. Tujuannya adalah agar organisasi lebih responsif, transparan dan real-time. Penggunaan Katalog Elektronik di Kota Balikpapan sejak Tahun 2022 menunjukan peningkatan dan perkembangan melingkupi berbagai etalase pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pada tahun 2024 sebesar 33,02% dari tahun sebelumnya.

Muhaimin menjelaskan bahwa Katalog Elektronik versi 6.0 akan menggantikan Katalog Elektronik versi 5.0, yang akan dinonaktifkan setelah tanggal 20 Maret 2025. Selain itu, inovasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Balikpapan terus berkembang, termasuk konsolidasi jasa keamanan, jasa kebersihan, sewa kendaraan, dan pengadaan kertas HVS melalui Katalog Elektronik Lokal Balikpapan.

Dalam sosialisasi ini, juga dilakukan finalisasi Rencana Umum Pengadaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025. ”Diharapkan pada 31 Maret 2025, data RUP Kota Balikpapan pada SIRUP LKPP sudah terumumkan 100 persen,” ujar Muhaimin.

Sosialisasi ini diikuti oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, serta operator RUP dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Acara ini menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Pasar Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI, yaitu Muhammad Fakhri Naufald dan Riski Wicaksono.

Kegiatan ini diharap dapat mengoptimalkan proses e-purchasing, termasuk mekanisme pembayaran, sehingga memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, transparan, berkelanjutan serta berkualitas. (pbj)