BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan melakukan pemantauan harga sembako di Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari pada Kamis (27/03/2025). Pemantauan ini merupakan langkah strategis untuk mengendalikan inflasi serta memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi tren harga, mencegah praktik spekulatif, serta memastikan pasokan barang tetap tersedia bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, pedagang, dan distributor guna menjaga keseimbangan harga di pasar.

"Pemantauan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat. Jika ditemukan lonjakan harga yang signifikan, kami akan segera berkoordinasi untuk mengambil langkah intervensi yang diperlukan," ujar Bagus.

Dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Perdagangan bersama TPID di Balai Kota minggu lalu, dikatakan bahwa ketersediaan 11 bahan pokok, termasuk beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan, dalam kondisi aman. Hasil pemantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa stok bahan pokok tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Sejumlah pedagang di Pasar Klandasan menyebutkan bahwa beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, dan cabai mengalami sedikit kenaikan harga akibat faktor cuaca dan distribusi. Namun, harga daging sapi, ayam, serta beberapa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Sementara itu, Kios Penyeimbang yang berfungsi menjaga kestabilan harga tetap beroperasi dengan baik, memastikan harga barang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Bagus pun meminta agar harga yang berlaku di Kios Penyeimbang ditampilkan dengan jelas agar konsumen tidak merasa khawatir membeli dengan harga lebih tinggi.

Pemantauan dilanjutkan ke Pasar Pandan Sari, di mana ketersediaan 11 bahan pokok juga dinyatakan stabil. Pemerintah Kota memastikan bahwa tidak ada kekosongan stok pangan yang mengkhawatirkan.

"Ketersediaan stok pangan aman, dan tidak ada indikasi kekurangan di pasar," kata Bagus usai meninjau Pasar Pandan Sari.

Namun, dalam evaluasi lebih lanjut, ditemukan bahwa aset milik pemerintah kota di Gedung Pasar Pandan Sari, khususnya di lantai 2 dan 3, belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kota bersama Dinas Perdagangan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mencari solusi pemanfaatan aset tersebut guna meningkatkan pendapatan daerah dan kenyamanan masyarakat.

"Kami akan mengupayakan pemanfaatan aset pemerintah secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah," ungkap Bagus.

Mengenai harga beras, minyak goreng, dan cabai, Bagus menjelaskan bahwa fluktuasi harga terjadi akibat terbatasnya pasokan. "Mekanisme pasar antara suplai dan permintaan memengaruhi harga. Saat ini, pasokan terbatas karena adanya pembatasan impor, sementara permintaan tetap tinggi, sehingga harga mengalami kenaikan, meskipun masih dalam kendali," jelasnya.

Menjelang Idulfitri, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan lainnya, seperti ikan, ayam, dan daging, dalam kondisi cukup dan harga tetap terkendali. Bagus pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau menimbun bahan pokok seperti daging dan ayam, yang dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen lain.

"Kami mengingatkan agar tidak ada penimbunan barang, baik oleh konsumen maupun distributor, yang bisa menyebabkan kelangkaan di pasar. Berbelanjalah dengan bijak," tuturnya.

Setelah pemantauan di pasar, rombongan melanjutkan inspeksi ke salah satu supermarket di Jalan Mayjend Sutoyo, Balikpapan. Fokus utama dalam pemantauan ini adalah memastikan keutuhan kemasan serta masa kedaluwarsa produk dalam parsel. Berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk dalam parsel harus memiliki masa berlaku minimal enam bulan ke depan. Namun, dalam pengecekan, ditemukan beberapa produk dengan masa kedaluwarsa kurang dari batas yang ditetapkan, untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Kami meminta agar produk-produk tersebut diganti dengan yang masa berlakunya enam bulan atau lebih," ujar Bagus.

Selain itu, pemantauan juga menyoroti komposisi produk dalam parsel yang mayoritas berasal dari pabrikan, tanpa adanya produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ke depan, pemilik toko ritel dan supermarket akan diwajibkan menyertakan produk lokal dalam paket parsel sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM di Balikpapan, sejalan dengan visi dan misi pemerintah kota.

"Kami menyarankan agar dalam perayaan hari raya berikutnya atau mungkin mulai tahun depan, paket parsel wajib menyertakan produk lokal. Ini sebagai langkah nyata untuk membantu pemberdayaan UMKM," jelasnya.

Dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan pengendalian inflasi, kestabilan harga pangan, dan keamanan produk dalam parsel dapat tetap terjaga, terutama menjelang perayaan Idulfitri. Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga sembako dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. (diskominfo/arh)

(foto: diskominfo/Hanif Heru)