BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan menyelenggarakan Workshop Literasi Promosi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025, Selasa (18/11/2025) di Ballroom Hotel Tjokro Balikpapan.

Mengusung tema “Ngobrol Bareng Layanan Publik Digital: Mudah, Cepat, dan Dekat dengan Masyarakat", workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat mengenai layanan publik berbasis digital yang disediakan Pemerintah Kota Balikpapan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kegiatan ini diikuti sekitar kurang lebih 100 peserta yang merupakan perwakilan masyarakat dari 34 kelurahan di Kota Balikpapan. 

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat daerah sebagai narasumber dalam kegiatan ini, di antaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan Tirta Dewi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Hasbullah Helmi, serta Kepala Diskominfo Kota Balikpapan Erriansyah Haryono.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan workshop yang dinilai strategis untuk memperluas literasi digital masyarakat dan aparatur.

Ia menjelaskan bahwa nilai indeks SPBE Balikpapan terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 3,05 menjadi 3,55, dan kemudian 3,95. Pemerintah menargetkan nilai SPBE pada tahun 2025 dapat meningkat menjadi minimal 4.

“Kita berharap melalui berbagai upaya dan penilaian yang dilakukan, SPBE kita bisa mencapai nilai empat. Ini juga akan semakin meningkatkan literasi digital di Kota Balikpapan,” ujarnya.

Dalam workshop ini, masyarakat juga mendapat penjelasan dari narasumber terkait kemudahan layanan administrasi kependudukan dan perizinan yang kini sepenuhnya berbasis digital.

Muhaimin mencontohkan, kini cetak KTP tidak lagi harus dilakukan di kantor Disdukcapil, melainkan dapat di kecamatan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan mengurangi antrean di Disdukcapil. Sekda juga mengingatkan pentingnya masyarakat memahami proses pengajuan perizinan.

Dirinya menekankan bahwa pemerintah saat ini tidak lagi bergerak pada digitalisasi parsial, melainkan menuju ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Ia menegaskan bahwa keamanan data pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat untuk mencegah pencurian maupun penyalahgunaan data.

Mengakhiri sambutannya, Sekda menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan merupakan agenda besar bangsa yang memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah, instansi teknis, mitra strategis, dan masyarakat sebagai penerima layanan.

“Melalui workshop ini, saya berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait layanan digital pemerintah dan dapat menjadi bagian dari percepatan transformasi digital di Kota Balikpapan,” pungkasnya.

Masuk dalam kegiatan inti, diawali oleh Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan Hasbullah Helmi, yang menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi layanan publik melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Hasbullah menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Kami memastikan seluruh inovasi diarahkan untuk memudahkan akses layanan, memangkas prosedur yang tidak perlu, dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman bagi warga,” ujarnya.

Helmi menambahkan bahwa MPP saat ini telah menghimpun 27 instansi dengan 80 jenis layanan, dan rata-rata dikunjungi 4.000 warga setiap bulan.

Fasilitas MPP juga terus diperbarui agar lebih ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Helmi menekankan bahwa kualitas sarana prasarana, yang mendapat nilai tertinggi dalam Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024, yakni 95,20, adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan inklusif. “Kami tidak hanya membangun sistem, tetapi juga lingkungan pelayanan yang aman, nyaman, dan humanis,” katanya.

Di bidang inovasi, DPMPTSP Balikpapan telah meluncurkan sejumlah layanan modern seperti Sistem Pelayanan Khusus Komprehensif, jemput bola pelayanan publik, sistem online tanpa antrean, serta pemanfaatan sharing data perizinan dengan berbagai pemangku kepentingan. Helmi menyatakan bahwa inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berkontribusi Balikpapan semakin kompetitif.

Masuk ke sesi kedua, kepala Disdukcapil, Tirta Dewi, menegaskan komitmennya memperkuat layanan administrasi kependudukan yang kini semakin terintegrasi secara digital. Ia menjelaskan bahwa transformasi layanan dilakukan untuk memastikan kecepatan, akurasi, dan keterjangkauan pelayanan bagi seluruh warga. Ia menekankan bahwa inovasi seperti platform Pantai Balikpapan dan perluasan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari upaya mendorong efisiensi layanan publik. 

“Seluruh pengembangan layanan online ini kami lakukan agar masyarakat merasakan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman, dengan skema nol rupiah nol kilometer,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Tirta Dewi kembali mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik percaloan dan waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan kependudukan.

“Disdukcapil tidak pernah melakukan panggilan telepon atau video call untuk menawarkan bantuan layanan. Semua layanan kami bersifat gratis dan dapat diakses melalui jalur resmi,” tegasnya. Ia berharap sosialisasi SPBE dapat meningkatkan pemahaman publik sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan.

Sesi selanjutnya dibawakan oleh Kepala Diskominfo Erriansyah Haryono, yang memperkenalkan aplikasi eManuntung sebagai pusat integrasi berbagai layanan digital di kota Balikpapan. Aplikasi super (Super App) ini memadukan layanan kependudukan, kelurahan, pajak daerah, retribusi pasar, informasi CCTV, hingga panggilan darurat dalam satu pintu. Erriansyah menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya mempercepat transformasi layanan publik.

“eManuntung adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam paparannya, Erriansyah menjelaskan bahwa eManuntung membawa manfaat signifikan, baik bagi masyarakat maupun ASN. Masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, sementara ASN terbantu dalam pelaporan, koordinasi, serta peningkatan produktivitas kerja. Selain itu, integrasi layanan ini memperkuat akuntabilitas dan mendukung visi Balikpapan sebagai Kota Cerdas.

“Kami ingin memastikan bahwa teknologi benar-benar membantu masyarakat, bukan malah membingungkan. Karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam agenda kami,” tutur Erriansyah.

Di dalam eManuntung, Erriansyah juga memperkenalkan fitur 'Klik Sudah' sebagai bagian dari penguatan literasi dan percepatan layanan digital. 'Klik Sudah' hadir untuk mempermudah akses layanan publik di Kota Balikpapan. Aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai layanan publik online di setiap perangkat daerah, memungkinkan integrasi yang lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, 'Klik Sudah' juga menjadi pusat analitik data, mulai dari data analitik bangkitan sampah, CCTV lalu lintas, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan, sehingga memberikan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan kota, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di Balikpapan.vInisiatif ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam transformasi digital.

“Melalui Klik Sudah, kami ingin memastikan masyarakat semakin familiar dengan layanan digital dan mampu memanfaatkannya secara mandiri,” jelas Erriansyah. (diskominfo/arh)