BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan resmi memulai langkah besar dalam transformasi layanan publik melalui Kick Off dan Sosialisasi Lintas Stakeholder Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) ini diluncurkan langsung oleh Wali Kota Balikpapan di BSCC Dome, Selasa (2/6/2026).
Langkah strategis ini menempatkan Balikpapan sebagai satu dari 42 daerah di Indonesia yang dipercaya pemerintah pusat untuk mengimplementasikan sistem perlindungan sosial yang lebih modern dan akuntabel.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa kecanggihan teknologi DPI tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan aktif para Ketua Rukun Tetangga (RT). Menurutnya, Ketua RT adalah pihak yang paling memahami dinamika dan kondisi riil ekonomi warga di lapangan.
"RT adalah garda terdepan. Mereka yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui siapa yang benar-benar berhak menerima manfaat. Sinergi antara teknologi dan validasi lapangan oleh Ketua RT adalah kunci agar bantuan sosial tepat sasaran," tegas Wali Kota.
Beliau menambahkan bahwa digitalisasi ini bertujuan untuk mengeliminasi kendala klasik dalam penyaluran bantuan, yakni ketidaksinkronan data. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan tidak ada lagi warga prasejahtera yang terlewat dari pendataan.
Untuk mendukung kelancaran program ini, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan langkah-langkah teknis sebagai berikut:
- Pengerahan Agen Perlinsos : Sebanyak 365 Agen Perlinsos disiagakan untuk bertugas di seluruh kelurahan dan kecamatan.
- Linimasa Pendataan : Proses registrasi, verifikasi, dan pembaruan data akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026.
- Kolaborasi Teknis : Para agen akan mendampingi warga dalam proses digitalisasi dengan pengawasan dan koordinasi intensif bersama aparat kelurahan serta pengurus RT setempat.
Pemkot Balikpapan optimistis bahwa keberhasilan piloting ini akan menjadikan Kota Balikpapan sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan Digital Public Infrastructure. Melalui data yang valid dan transparan, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih presisi demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.